Pemerintah Godok Protokol Antisipasi Corona di Bulan Ramadhan

"Kita sudah mendiskusikan itu karena menurut perkiraaan, keadaan kita, situasi agak gelap kita ini terkait covid-19 akan berpuncak di sekitar bulan puasa," ujar Mahfud melalui press update, Rabu (18/3/2020).

Mahfud mengatakan, pembahasan tersebut mengenai bagaimana jaminan keselamatan warga ketika menjalani ibadah salat tarawih, buka puasa, dan mudik Idul Fitri 2020.

Mengingat, ketiga kegiatan tersebut berpotensi menyedot keramaian saat bulan Ramadhan nanti.

"Itu semua sudah mulai dibicarakan, tapi keputusan untuk itu belum ditetapkan," katanya.

Mahfud mengatakan, pemerintah akan berencana terlebih dulu mengundang lembaga dan tokoh agama untuk membahas kesiapan bulan Ramadhan.

Dia berharap saat memasuki bulan Ramadhan terjadi kekompakan untuk sama-sama menangkal penyebaran virus corona.

"Mari kita kompak semua untuk menghadapi semua masalah ini. Nanti semua komando ada di BNPB yang menginformasikan setiap protokol dan perkembangan tentang pengendalian situasi," katanya.

Sebelumnya, BNPB secara resmi memutuskan memperpanjang status darurat bencana akibat virus corona hingga 29 Mei 2020.

Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan BNPB Nomor 13A yang ditandatangani oleh Doni Monardo selaku Kepala BNPB.

Berdasarkan dokumen surat yang telah dikonfirmasi tersebut, ada empat poin keputusan Kepala BNPB soal perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia.

Pertama, menetapkan perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia

Kedua, perpanjangan status keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berlaku selama 91 hari, terhitung sejak 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.

Ketiga, segala biaya yang akan dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan kepada dana siap pakai yang ada di BNPB.

Keempat, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat tersebut ditetapkan pada 29 Februari 2020.