Salin Artikel

Pemerintah Dinilai Tak Punya Kebijakan yang Jelas soal Penanganan Virus Corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai pemerintah tidak memiliki kebijakan yang jelas mengenai penanganan dan pencegahan mewabahnya virus corona.

"Sekarang memang karena tidak jelas sebetulnya untuk Covid-19 itu bagaimana policy-nya pemerintah selain hanya berdoa dan tidak, tidak ada, tidak ada (yang positif terjangkit virus corona)," ujar Agus ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (1/3/2020).

Menurut Agus, pemerintah belum memberikan petunjuk jelas. Misalnya, terkait apa yang harus dilakukan masyarakat dan ke mana tempat yang harus dituju jika mengalami gejala penyakit yang disebabkan covid-19.

Selain itu, Agus juga menyinggung soal kontrol terhadap masuknya orang asing ke Indonesia, baik melalui bandara maupun pelabuhan.

Dalam pandangannya, tak ada kebijakan penanganan yang konkret dalam menangani situasi yang membahayakan.

"Kita ke mana nih kalau ada yang kena, kan enggak ada petunjuk itu ke publik, saya belum dengar yang pasti kecuali tadi, berdoa, dan sebagainya. Itu lebih berbahaya menurut saya, karena real policy-nya seperti apa sih, siapa yang mengawasi," ujar dia.

"Misalnya, sekarang kita punya 34 bandara internasional, dengan situasi seperti ini sebetulnya hanya dibuka katakan tidak lebih dari 3 bandara, Soekarno-Hatta, Denpasar sama Kualanamu sehingga kontrol dari orang asing yang masuk ke sini kan jelas. Kebijakan itu pun kan tidak ada," sambung Agus.

Ia pun tak memungkiri bahwa pendekatan penanganan pemerintah dalam isu ini lebih kepada sektor ekonomi.

Agus menuturkan, hal itu tak lepas dari kondisi ekonomi masyarakat serta bencana banjir yang baru saja melanda sejumlah kota di Indonesia.

"Kita sudah krisis ini dari sisi kebijakannya. Jadi itu makanya penyakitnya dianggap tidak serius memang," kata Agus.

Meski aspek ekonomi juga penting, Agus menuturkan, pemerintah seharusnya menjelaskan langkah dalam menangani dan mencegah penyebaran wabah di Indonesia.

Setelah itu, pemerintah mengungkapkan strategi mengatasi masalah ekonomi akibat mewabahnya virus corona di dunia.

"Sekarang penyebabnya apa krisis itu, kan corona, terus tambah banjir, itu dua hal buat kita. Bagaimana penanganannya? Kedua, ekonominya apa yang mau dijelaskan," ucapnya.

Melansir SCMP, per Minggu (1/03/2020), total ada 86.529 kasus secara global, 2.979 kematian, dan 41.958 orang yang dinyatakan sembuh.

Sebanyak 61 negara telah mengkonfirmasi adanya temuan infeksi virus corona.

Dunia sangat serius menyikapi penyebaran virus ini. Namun, sampai saat ini virus corona dilaporkan belum terdeteksi di Indonesia.

Sayangnya, alih-alih melakukan sosialisasi dan pencegahan virus corona agar masyarakat lebih siap, beberapa pejabat justru menjadikan kondisi tersebut sebagai bahan kelakar.

Salah satu contohnya seperti yang dikatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, saat ditanya mengenai isu enam orang yang diduga terinfeksi virus corona dan masuk ke Batam.

Luhut mengatakan virus corona telah pergi dari Indonesia.

"Corona? Corona masuk Batam? Hah? Mobil Corona. Corona kan sudah pergi dari Indonesia," ujarnya di Jakarta, Senin (10/2/2020).

Corona yang dimaksud adalah mobil Toyota Corona yang dirakit di Indonesia, yang sejak tahun 1998 berhenti diproduksi.

Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan beberapa langkah pencegahan sejak Januari 2020.

Pencegahan tersebut, antara lain memperketat pemeriksaan kesehatan di bandara, melarang maskapai nasional ke China, dan menjaga 135 pintu masuk ke Indonesia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/06121251/pemerintah-dinilai-tak-punya-kebijakan-yang-jelas-soal-penanganan-virus

Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke