Istana: Erick Thohir Akan Jawab soal 3 Wamen yang Rangkap Jabatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman enggan menanggapi soal adanya tiga wakil menteri yang rangkap jabatan sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara. Fadjroel meminta hal itu ditanyakan kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

"Itu ditanyakan ke Pak Erick Thohir saja karena beliau kan yang punya wilayah," kata Fadjroel di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Tiga wakil menteri yang rangkap jabatan tersebut yakni; Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama PT PLN (Persero).

Fadjroel mengaku sudah berbicara dengan Erick Thohir setelah rangkap jabatan ketiganya dipersoalkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, ia memilih tak berkomentar dan menyerahkan kepada Erick untuk menjelaskan hal ini kepada media.

"Kemarin kita sudah diskusikan. Tadi sudah ngomong sama Pak Erick, Pak Erick yang jawab. Jangan semuanya ke Istana," kata dia.

Posisi komisaris BUMN yang dijabat oleh para Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Indonesia Maju sebelumnya jadi sorotan. Mengisi posisi di perusahaan pelat merah oleh pejabat setingkat Wamen dinilai sebagai rangkap jabatan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam sidang terkait uji materi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Hakim MK Suhartoyo mempertanyakan rangkap jabatan para wamen.

Saat itu, Suhartoyo mengaku kebingungan bagaimana tugas wamen yang sudah cukup berat namun masih mengurusi BUMN. Hal itu diutarakannya kepada Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Ardiansyah di Gedung MK, Senin (10/2/2020) lalu.

"Pak Ardianysah, tadi kan message itu untuk beban kerja kementerian yang berat dipandang perlu dibantu wamen, ini ada korelasinya. Kenapa justru para wamen diperbolehkan menjabat jabatan rangkap?" kata Suhartoyo.

Menurut Suhartoyo, secara regulasi, tak seharusnya ada pejabat di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi yang merangkap posisi di BUMN.

"Wamen ini sebagai pejabat negara atau bukan, kalau pejabat negara sebenarnya ada larangan-larangan untuk merangkap jabatan itu," kata Suhartoyo.