Cerita Presiden KSPSI soal Sulitnya Akses Draf RUU Omnibus Law...

Massa yang diwakili Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea diterima Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dan Wakil Ketua Komisi IX Sri Rahayu.

Dalam pertemuan, Andi Gani mengungkapkan keresahan kalangan buruh tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang dinilainya dibahas sembunyi-sembunyi.

Andi mengaku, KSPSI sempat mengirim surat resmi kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, minta dilibatkan dalam pembahasan RUU itu.

Namun, surat itu tidak kunjung mendapatkan balasan.

"Saya kirim lagi (surat) kepada Pak Menko dan Presiden untuk mengingatkan masih akan terjadi gejolak di buruh Indonesia karena dari awal seperti ada yang disembunyikan," kata Andi Gani.

"Seluruh konfederasi buruh bertanya kepada saya, anda konfederasi buruh pendukung Presiden kok enggak punya draf? Akhirnya bertanya-tanya ada apa dengan rancangan ini?" lanjut dia.

Andi pun sempat menerima draf yang disebut-sebut sebagai draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Rupanya beredar pula enam versi draf lainnya yang berbeda satu sama lain.

"Akhirnya kami memililki tujuh draf sekaligus yang isinya berlainan semua. Dari awal, inilah yang membuat penolakan begitu kuat soal Omnibus Law. Kalau diundang ke televisi, saya juga bingung pasal mana yang saya tolak karena sampai hari ini saya belum lihat," lanjut dia.

Atas kejanggalan itu, KSPSI pun merancang aksi turun ke jalan.

Namun, setelah aksi unjuk rasa ini tersiar ke publik, barulah ada itikad baik pemerintah muncul dengan melibatkan KSPSI dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Bagi Andi, meskipun ia tetap menyambut niat baik pemerintah, namun pelibatan KSPSI ini sangat terlambat.

"Kami akan coba untuk membahas dengan teman-teman konfederasi, niat baik pemerintah ini kita sambut baik, tapi terlambat. Karena ketika semua sudah menjadi masalah dan terjadi penolakan di mana-mana, dan tim itu baru dibentuk, mengajak buruh," kata Andi Gani.

Andi Gani sekaligus menegaskan bahwa KSPSI tak pernah bertujuan 'menggoyang' pemerintah sah melalui unjuk rasa ini.

Ia pun berharap DPR RI mampu menampung aspirasi para pekerja dalam pembahasan ke depan.

"Yang penting buat kami bagaimana DPR ini bisa mengayomi staf, buruh masuk dalam tim pembahasan. Jadi biar detail, bisa berargumentasi pasal. Kami siap untuk itu karena kami punya tim dewan pakar," ujar Andi Gani.

"Yang penting buat kami diajak bicara, kami berargumentasi dengan baik," lanjut dia.