Survei IPO: Masyarakat Ingin Menteri-menteri Jokowi Ini Diganti

Nama Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly dan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menjadi yang paling banyak disorot responden.

"Kalau publik menyebut ada menteri yang perlu diganti, maka siapa yang dianggap layak (diganti)? Perlu saya sampaikan, yang pertama nama yang muncul adalah Menkumham Yasonna Laoly yang mendapat atensi 36 persen responden," ujar Dedi dalam pemaparan diskusi bertajuk "100 Hari Kabinet jokowi-Ma'ruf Amin" di Gondangdia, Sabtu (8/2/2020).

Kemudian, 32 persen responden menilai Menag Fachrul Razi perlu diganti.

Lalu, 29 persen responden menganggap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate juga perlu diganti.

Dua nama lain yang juga mendapat atensi responden untuk diganti yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (24 persen) dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim (22 persen).

Dedi menuturkan, munculnya nama-nama ini merujuk kepada respons 42 persen responden yang menyatakan perlu ada perombakan kabinet Jokowi-Ma'ruf.

"Ini cukup mengejutkan, sebab meski baru 100 hari, sebanyak 42 persen publik menyatakan pergantian menteri itu perlu. Kemudian, 36 persen sebut tidak diperlukan dan 22 persen tidak menjawab," ucap Dedi.

Dia mengatakan, nama-nama menteri yang diminta untuk diganti ini selaras dengan hasil survei kategori menteri yang tidak disukai masyarakat.

"Kalau Yasonna dan Fachrul Razi selaras, sebab kami juga punya data soal menteri mana yang tidak disukai dalam tiga bulan terakhir, ternyata Yasonna memang masuk. Kemudian Kemenag juga masuk dalam kategori kinerja buruk menurut responden," kata Dedi.

Berdasarkan survei IPO, responden juga memberikan pendapat soal kinerja kementerian yang dianggap buruk dalam kurun waktu 100 hari pertama kinerja kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Kementerian tersebut yakni Kemenag 27,5 persen, Kemenkumham 25 persen, Kemensos 23,6 persen, Kemenpora 23 persen, Kementerian Kelautan dan Perikanan 21 persen dan Kemenaker 20 persen.

Adapun survei digelar pada 10 Januari - 31 Januari 2020.

Survei ini menggunakan teknik wellbeing purposive sampling (WPS) terhadap 1.600 responden.

Validitas dagan dengan metode ini dalam rentang minimim 94 persen dan maksimum dan maksimum 97 persen.

IPO sendiri adalah lembaga survei yang bergerak di bidang media, demokrasi, dan isu gender sejak 2017.