Salin Artikel

DPR Minta Pemerintah Percepat Pembangunan Venue PON 2020 di Papua

Hal itu ia sampaikan seusai rapat gabungan DPR bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, BIN, TNI, dan Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

"DPR mendesak pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Papua serta kabupaten/kota penyelenggara PON ke-XX untuk bekerja keras menyukseskan PON ke-XX dan Peparnas ke-XVI khususnya dalam hal keamanan, percepatan penyelesaian pembangunan venue, dan ketersediaan akomodasi," kata Puan.

Ia menyatakan DPR mendukung pelaksanaan PON dan Peparnas 2020.

Puan pun mendorong agar Polri, TNI, dan BIN turut serta dalam pengamanan gelaran PON dan Peparnas di Papua.

"DPR RI mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh kepala BIN dan TNI-Polri untuk menjamin keamanan di Provinsi Papua, khusunya di kabupaten/kota yang menjadi penyelenggara PON dan Peparnas tahun 2020," ujar dia.

Selanjutnya, hasil rapat gabungan hari ini akan didalami oleh komisi-komisi terkait. Komisi di DPR yang terlibat dalam penyelenggaraan PON adalah Komisi I, Komisi II, Komisi III, dan Komisi X.

"Dalam rapat gabungan ini nantinya tindak lanjut selanjutnya adalah pendalaman yang akan dilakukan oleh setiap komisi terkait, yaitu Komisi I, II, III, dan X untuk bisa melaksanakan sukses dari penyelenggaraan PON 2020 dan Peparnas 2020," kata Puan.

Diketahui, PON rencananya digelar 20 Oktober 2020 hingga 2 November 2020. Beberapa daerah yang akan dijadikan lokasi pertandingan yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke.

Sebanyak 37 cabang olahraga akan ditandingkan dalam PON ke-XX. Kemudian sebanyak 6442 atlet juga akan berpatisipasi dalam PON kali ini.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Kamis (23/1/2020), telah meninjau persiapan pelaksanaan PON ke-XX di Merauke, Papua.

Dalam peninjauannya, Muhadjir menyampaikan, konsistensi dalam pembangunan dan persiapan venue PON harus dijaga jelang pelaksanaan event nanti.

Ia pun mengatakan, sejauh ini, persiapan fisik baik infrastruktur maupun sarana-prasarana pendukung sudah sesuai dengan target yang diharapkan.

"Waktunya ditargetkan paling akhir sampai Juni. Saya lihat kalau progresnya konsisten terus seperti yang sekarang, tidak sampai Juni selesai," ujar Muhadjir dikutip dari siaran pers Kemenko PMK, Jumat (24/1/2020).

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/04/16530941/dpr-minta-pemerintah-percepat-pembangunan-venue-pon-2020-di-papua

Terkini Lainnya

KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

Nasional
Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Nasional
Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Nasional
Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Nasional
Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Nasional
Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Nasional
PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Nasional
Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Nasional
KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

Nasional
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Nasional
UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Nasional
Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke