Salin Artikel

Warga Natuna Tolak WNI dari Wuhan, Menkominfo Minta Pemda dan Tokoh Politik Tenangkan Suasana

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, meminta tokoh politik di Natuna, Kepulauan Riau, menenangkan situasi di daerah tersebut.

Hal itu terkait penolakan terhadap dipilihnya Natuna sebagai tempat observasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijemput dari Wuhan, China.

"Dan berharap agar pemerintah daerah, instrumen politik, tokoh-tokoh politik, baik eksekutif maupun legislatif yang ada di Natuna untuk menenangkan suasana ini," kata Johnny di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (2/2/2020).

Ia pun memastikan bahwa pemerintah telah melakukan penjemputan dan observasi sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Maka dari itu, Johnny sekaligus memastikan keamanan bagi masyarakat di sekitar lokasi observasi.

"Yang pasti bahwa pemerintah sudah melakukan seluruh langkah-langkahnya yang seusai dengan standar WHO. Jadi keamanan masyarakat setempat, apalagi yang dikarantina di Natuna itu adalah WNI yang sekarang ini sehat," ujar dia.

Johnny pun meminta publik berdoa agar proses observasi berjalan lancar dan semua WNI yang kembali dalam keadaan sehat.

Sejauh ini, terdapat 238 WNI yang dijemput dari Provinsi Hubei, China, ke Tanah Air.

Jumlah itu berkurang tujuh orang dari rencana awal yang akan mengevakuasi 245 orang.

Dari tujuh orang yang tak kembali ke Tanah Air, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut, empat di antaranya menyatakan tidak bersedia dievakuasi atas kehendak sendiri.

"Empat orang menyatakan untuk tidak mau berangkat karena lebih nyaman di sana. Meski kita sudah tawarkan semua," kata Terawan.

Mereka, kata Menkes telah membuat surat pernyataan yang menyebutkan alasan mereka tidak bersedia dievakuasi.

Sementara tiga orang lainnya tidak lolos uji pemeriksaan yang dilakukan Pemerintah China.

"Yang tiga tidak lolos screening, screening yang dilakukan pemerintah China yang bertahap, tiga tahap mereka harus jalani," ujar dia.

Nantinya, mereka akan menjalani proses observasi selama 14 hari di Natuna.

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/02/22240781/warga-natuna-tolak-wni-dari-wuhan-menkominfo-minta-pemda-dan-tokoh-politik

Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke