Walhi Pertanyakan Jaminan Jokowi soal Ibu Kota Baru Bebas Banjir dan Macet

"Kita enggak tahu jaminannya dari mana. Sama seperti menjamin kalau banjir di Jakarta tidak akan terjadi kalau dia menjadi presiden. Kan sama kalau mau ngomongin cuma slogan-slogan kayak gitu, toh tidak jadi jaminan juga ketika dia jadi presiden yang seperti dia sampaikan dulu," ujar Kepala Desk Politik Walhi Khalisa Khalid usai diskusi publik di Kawasan Cikini, Jakarta, Rabu (28/1/2020).

Khalisa menyebut wajar apabila publik pesimistis karena pemindahan ibu kota tak dibarengi dengan jaminan strategis.

Dia mengatakan, pemindahan ibu kota baru dikhawatirkan akan diikuti dengan bencana ekologis seperti yang terjadi di Jakarta dan Pulau Jawa.

Menurut Khalisa, selama ini pemerintah menempatkan Jakarta dan Jawa sebagai pusat ekonomi Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai serampangan lantaran Jawa memiliki kerentanan bencana alam.

Seharusnya, kata Khalisa, keputusan pemindahan ibu kota dapat dibarengi dengan koreksi pembangunan yang terjadi di Jawa.

Jika tak ada koreksi, dikhawatirkan krisis ekologis akan terjadi di ibu kota baru.

"Artinya krisisnya juga enggak bisa diatasi dan kita belum tahu wilayah yang dijadikan ibu kota karena sampai saat ini publik belum diperlihatkan jaminan itu lewat kajian strategis," kata Khalisa.

Khalisa menegaskan kajian strategis seperti kajian sosial, kajian ekonomi, hingga kajian lingkungan bukan kebijakan yang main-main.

Dengan begitu, ibu kota baru diprediksi akan menyerupai Jakarta dan Jawa.

"Tidak ada kajian stragisnya tapi sudah bilang mau pindah ibu kota. Ini menjadi kekhawatiran kita dan publik, karena dalam konteks makro enggak pernah ada koreksi terhadap pilihan kebijakan pembangunan kita," tegas Khalisa.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan ibu kota baru RI yang akan dibangun di Kutai Kartanegara-Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur, akan terbebas dari banjir dan kemacetan.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka acara Pencanangan Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Jokowi menjelaskan bahwa ibu kota baru akan memanfaatkan energi terbarukan. Transportasi massal akan menjadi kendaraan utama dan semuanya akan ditenagai oleh listrik.

Begitu juga kendaraan pribadi, Jokowi tak ingin lagi ada yang menggunakan energi fosil.

"Banyak orang jalan kaki, banyak orang bersepeda. Enggak ada banjir, enggak ada macet," sambung Jokowi disambut tepuk tangan peserta yang hadir.

Jokowi menekankan, yang terpenting dari pemindahan ibu kota ini adalah sebuah peradaban baru. Jadi bukan hanya sekadar pindah gedung atau pindah lokasi.

"Terpenting bagaimana kita bangun sebuah sistem, pindah pola kerja, kultur, karena ke depan persaingan akan semakin berat. Negara yang cepat akan kalahkan yang lambat," kata Jokowi.