Pekan Ini, Pemerintah Ajukan Draf Omnibus Law ke DPR

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi ketika meresmikan pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

"Insya Allah minggu ini kami akan ajukan (draf) Omnibus Law ke DPR," kata Jokowi.

"Ada 74 undang-undang yang langsung kami mintakan revisi agar semuanya bisa selesai," lanjut dia.

Pemerintah ingin sesegera mungkin mengajukan Omnibus Law karena ingin menyelesaikan persoalan perizinan usaha yang tumpang tindih di Indonesia.

Presiden Jokowi mengatakan, tumpang tindihnya aturan perizinan di Indonesia membuat para investor yang hendak datang merasa tidak nyaman.

Ia lantas menceritakan ada investor yang sudah membawa uangnya ke Indonesia untuk berinvestasi, namun menarik kembali dananya lantaran pembebasan lahan di suatu daerah tak kunjung selesai.

"Investor sudah di dalam, tapi kita tidak bisa mengeksekusi gara-gara urusan pembebasan tanah, urusan perijinan yang tidak pernah kita layani," papar Jokowi.

"Izin di kementerian, izin di provinsi, izin di kabupaten, di kota. Memang persoalannya menjadi persoalan besar kita, regulasi kita yang jumlahnya 42.000 tumpang tindih," lanjut dia.

Presiden Jokowi pun optimistis apabila Omnibus Law segera selesai, maka akan semakin banyak investor yang datang menanamkan modalnya di Indonesia.

Sebab, mereka tak lagi terbebani masalah izin yang berbelit-belit.

"Saya kira, kalau nanti ini bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat oleh DPR, ini akan jadi sebuah lompatan dalam kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada dunia usaha, kepada UMKM," lanjut dia.