Memastikan Penggantian Dokumen Kependudukan Pasca-Banjir...

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun bergerak cepat dan memastikan akan mengganti dokumen-dokumen kependudukan warga yang rusak atau hilang akibat banjir.

Pemerintah juga menjamin tak ada pungutan apapun dalam penggantian dokumen. Mekanismenya juga dipermudah dengan dikolektifkan di tingkat RT atau datang langsung ke kantor kelurahan tanpa membawa syarat apapun.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya sudah menginstruksikan kepada para kepala dinas di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan seluruh Indonesia untuk bergerak aktif terhadap warga yang terkena bencana.

"Pasca-bencana kami langsung bergerak aktif mendata dan mengganti dokumen yang hilang rusak tersebut dengan gratis," kata Zudan kepada wartawan, Jumat (3/12/2019).

"KTP, KK, akta lahir yang terendam banjir dan tidak bisa ditemukan lagi, nanti akan diberikan pelayanan lagi pasca banjir secara kolektif," lanjut dia.

Pihaknya juga memastikan, penggantian dokumen yang diajukan bisa cepat jadi cukup dengan menyebutkan nama atau nomor induk kependudukan (NIK) atau memindai sidik jari.

"Tidak ada syarat apapun. Tanpa pengantar RT/RW, gratis dan tidak perlu pengantar dari kepolisian," kata dia.

Tak ada tenggat waktu

Zudan mengatakan, tidak ada tenggat waktu untuk penggantian dokumen kependudukan warga yang menjadi korban banjir ataupun bencana lainnya.

Walaupun tak ada tenggat waktu, akan tetapi masyarakat diminta untuk melakukan pergantian secepatnya.

"Untuk penggantian, kami tidak beri batasan waktu. Namun, karena data kependudukan ini urgent, masyarakat yang dokumennya hilang atau rusak untuk segera minta penggantian secepatnya saja. Ini kami berikan prioritasnya," kata Zudan di Kantor Ditjen Dukcapil, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2020).

Menurut Zudan, waktu pengerjaan untuk penggantian dokumen kependudukan itu pun terbilang cepat.

Ia mencontohkan, di daerah Teluk Naga penggantian dokumen hanya dilakukan selama 30 menit, kemudian Pejagalan 1-2 jam.

Termasuk juga di Kota Tangerang sebanyak 102 Kartu Keluarga dibagikan dalam waktu 1 hari saja.

"Jadi kecepatannya sangat tergantung berapa banyak yang memohon pada hari itu," kata dia. 

Zudan menambahkan, sampai saat ini sudah ribuan warga yang mengajukan pergantian. Mulai dari Kota Bekasi, Provinsi Banten, hingga DKI Jakarta.

"Jadi ribuan yang sudah ajukan dan ini terus kami proses," kata dia.

Kendati demikian, pihaknya belum dapat memastikan berapa jumlah dokumen penggantian yang diajukan maupun yang dikeluarkan.

Sebab, kata dia, setiap hari pengajuan penggantian dokumen terus bertambah.

"Semua daerah yang terkena bencana kami prioritaskan. Wilayah bencana kita kan ada di seluruh Indonesia, ada dimana pun," kata dia.

Selain bencana banjir kali ini, Kemendagri juga sudah beberapa kali mengganti dokumen kependudukan warga yang hilang maupun rusak akibat bencana.

Antara lain pernah dilakukan di NTB saat terjadi gempa, banjir Papua, termasuk di Palu, Lampung, dan Banten saat terjadi tsunami.

Satu juta keping stok blangko KTP elektronik 

Kemendagri menyebutkan, pihaknya memiliki stok satu juta keping blangko KTP elektronik.

karena stok yang masih banyak, maka masyarakat yang menjadi korban banjir di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat diminta tak segan mengajukan penggantian dokumen kependudukannya yang rusak.

"Blangko kami sekarang lebih dari 1 juta keping tersedia di gudang. Jadi bagi masyarakat yang KTP el-nya belum jadi, hilang atau rusak segera menghubungi Dinas Dukcapil setempat dan Dinas Dukcapil yang blangkonya habis untuk segera mengambil ke kantor pusat," ujar Zudan.

Zudan juga memastikan, lelang blangko KTP elektronik untuk tahun 2020 sudah selesai.

Dengan demikian, tak perlu ada kekhawatiran bagi masyarakat yang ingin mengganti KTP elektroniknya. 

Diserahkan Mendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyerahkan dokumen kependudukan pengganti kepada para korban banjir di kawasan Pengadegan Timur, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2020).

Tito yang datang ke lokasi sekitar pukul 13.05 WIB disambut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Saefullah.

Tito langsung mengecek ke tempat pengungsian di GOR Pancoran yang tengah dihuni warga sekitar yang terkena banjir.

Tak lama setelah itu, Tito pun secara simbolis menyerahkan dokumen kependudukan pengganti tersebut kepada sejumlah warga.

Sementara itu, Sekda Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan, penggantian dokumen dasar kependudukan yang dilakukan di lokasi tersebut adalah berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK).

Masyarakat yang ingin mengganti dokumen kependudukan, kata dia, cukup datang ke kelurahan.

"Ini sangat mudah. Kepanjangan tangan pemerintah untuk pelayanan ini adalah kelurahan. Datang ke kelurahan, blanko kita cukup. Lalu sampaikan kepada petugas kami segera dalam waktu 5 menit sudah jadi," kata dia