Rapat di Komisi II, Tito Karnavian Sampaikan Solusi Masalah Kekurangan Anggaran Blangko e-KTP

Dalam rapat itu, Tito mengungkapkan, pihaknya sudah menemukan solusi dari kekurangan anggaran terkait pengadaan blangko KTP elektronik atau e-KTP untuk tahun 2019.

Tito mengatakan, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menyatakan Kemendagri tetap menggunakan dana yang sudah dialokasikan.

Kemudian, bisa mengajukan penambahan anggaran ke Kemenkeu sesuai kebutuhan.

"Kemarin dengan dirjen anggaran, silakan gunakan anggaran dulu yang sudah dialokasikan untuk blangko di awal tahun. Tapi masuk bulan ketiga silakan diajukan kebutuhan mau berapa, dan berusaha akan dipenuhi oleh Kemenkeu," kata Tito.

Tito menceritakan, akar dari permasalahan kekurangan anggaran pengadaan blangko e-KTP adalah trauma para jajaran di Kemendagri atas kasus e-KTP.

Sehingga, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) takut mengajukan anggaran.

"Jujur pak, kami melihat temen-temen di kemendagri terutama dukcapil dan kesekjenan, ada rasa trauma dengan kasus e-KTP itu. Sehingga nyaris lama. Nanti ngajukan anggaran diperiksa lagi," ujarnya.

Tito mengatakan, pihak dari Kemenkeu sangat berhati-hati terkait anggaran e-KTP.

Selaku Mendagri, Tito mengatakan, sudah mendorong Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo dan Dukcapil Zudan Arif Fakhrullah untuk menghilangkan trauma tersebut.

"Saya sampaikan ke staf, saya apresiasi, semenjak masuknya Plt Pak Hadi, Pak Zudan sebagai dirjen, ini sudah running lagi. Trauma itu sudah mulai terhapuskan," ucapnya.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Johan Budi mempertanyakan besarnya kekurangan anggaran pengadaan blangko e-KTP.

Johan mengatakan, memang realisasi pengadaan blangko e-KTP biasanya lebih banyak dari yang diperkirakan. Tapi, kekurangan blangko di tahun 2019 kali ini begitu banyak.

"Setahu saya setiap proses pengadaan apalagi blangko e-KTP, biasanya itu 120 persen atau lebih dari yang dibutuhkan. Kenapa kok tiba-tiba kurangnya begitu banyak," kata Johan dalam rapat kerja bersama Kemendagri.

Hingga saat ini, baru ada 3,5 juta blangko e-KTP yang sudah terpenuhi. Nilai anggarannya sebesar Rp 37 miliar.

Sedangkan pengadaan blangko e-KTP yang belum terpenuhi jumlahnya lebih dari dua kali lipat, yaitu 7,4 juta keping dengan kisaran anggaran Rp 78,6 miliar.

Johan menyebut hal ini tidak masuk akal.

"Kalau cuma 20 persen sampai 30 persen masuk akal," kata dia.

Atas persoalan itu, Kemendagri pun meminta DPR untuk menyetujui pergeseran pagu anggaran untuk memenuhi pengadaan blangko e-KTP.