Salin Artikel

Eks Kadis PU Papua dan Pengusaha Didakwa Rugikan Negara Rp 40,93 Miliar

Hal itu diungkap jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam surat dakwaan keduanya yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

"Terdakwa Mikael Kambuaya bersama-sama dengan David Manibui telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut," kata jaksa KPK Ali Fikri saat membacakan surat dakwaan.

Menurut jaksa, kerugian keuangan negara itu berdasarkan laporan pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan dengan nomor: 17/LHP/XXI/05/2019 tanggal 31 Mei 2019.

Rinciannya kerugian itu terdiri dari selisih harga pengadaan material struktur jembatan sebesar Rp 31,09 miliar; material bahan pilihan pada pekerjaan timbunan tidak dapat dibayarkan sebesar Rp 2,68 miliar; volume pekerjaan terpasang tidak sesuai volume kontrak sebesar Rp 5,8 miliar.

Serta kekurangan volume pekerjaan karena spesifikasi teknis pekerjaan struktur jembatan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak sebesar Rp 1,32 miliar.

Menurut jaksa, kerugian itu timbul karena keduanya melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengatur sedemikian rupa pekerjaan peningkatan jalan sepanjang 24 kilometer dengan pagu anggaran sebesar Rp 90 miliar itu.

Jaksa juga menyebutkan perbuatan keduanya juga memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Dengan rincian memperkaya David melalui perusahaan lainnya bernama PT Bintuni Energy Persada sebesar Rp 40,26 miliar; Edy Tupamahu selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan dan Bina Teknik sebesar Rp 265 juta; Ferdinand R Kuheba selaku Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan sebesar Rp 25 juta.

Kemudian memperkaya pihak lainnya, seperti Hans Leonard Aruan sebesar Rp 20 juta; Johanis AP Taran sebesar Rp 150 juta; Indra Rerungan sebesar Rp 150 juta; Ferry Manopo sebesar Rp 4 juta; Anwar Burhanuddin sebesar Rp 4 juta.

Selanjutnya memperkaya Reza Pahlavi Ayomi sebesar Rp 4 juta; James Richard Homer sebesar Rp 15 juta; Refly Herman Maleke sebesar Rp 10 juta dan Irzaq Basir sebesar Rp 20 juta.

Atas perbuatannya, Mikael dan David didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

https://nasional.kompas.com/read/2019/11/20/15535881/eks-kadis-pu-papua-dan-pengusaha-didakwa-rugikan-negara-rp-4093-miliar

Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke