Salin Artikel

Saat Prabowo dan Politisi PDI-P Berdebat soal Keterbukaan Anggaran Kemenhan...

Awalnya anggota Komisi I dari Fraksi PDI-P Effendi Simbolon meminta Prabowo memaparkan proyeksi anggaran Kementerian Pertahanan Tahun 2020 sebesar Rp 131 triliun.

Pasalnya proyeksi tersebut tercantum dalam kertas pemaparan yang diterima oleh seluruh anggota Komisi I, namun tidak dijelaskan oleh Prabowo secara lisan.

"Saya ingin meminta sekaligus dipaparkan karena di sini ada dukungan anggaran. Tapi saudara Menhan tadi tidak menyinggung, hanya visi-misi dan itu juga masih visioner. Jadi dukungan anggarannya seperti apa, karena di sini ada. Tolong disampaikan," ujar Effendi.

Anggota Komisi I dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha memprotes permintaan Effendi tersebut. Ia mengatakan, sesuai kesepakatan rapat dengan Kapoksi, pemaparan terkait anggaran akan dilakukan secara tertutup.

Pernyataan Tamliha itu disetujui oleh Prabowo.

"Saya kira demikian. Saya katakan mengenai yang rinci, bersifat teknis dan anggaran saya mohon tertutup. Kita akan sampaikan, kita akan bahas," ucap Prabowo.

Pernyataan Prabowo itu kemudian disanggah oleh Effendi. Menurut dia, Prabowo seharusnya menyampaikan seluruh program kerja termasuk dukungan anggarannya.

"Selazimnya Menhan itu menyampaikan apa yang menjadi program kerja termasuk dukungan anggarannya. Bahwa nanti misalnya kita ingin bahas ini tertutup, ya itu kesepakatan kita. Tapi di bahan ini sudah terbuka," kata Effendi.

"Terbuka kepada Komisi I, tapi kita tidak terbuka kepada umum," jawab Prabowo.

Prabowo menjelaskan dirinya tidak keberatan jika diminta untuk memaparkan proyeksi anggaran. Namun, hal itu sangat terkait dengan kesiapan dan kemampuan negara dalam bidang pertahanan.

Sementara, menurut Prabowo, kemampuan negara dalam bidang pertahanan tidak boleh disampaikan secara terbuka.

"Begini saudara Effendi, soal anggaran terbuka, tapi soal kemampuan dan kesiapan itu tidak boleh terbuka. Nah, kadang-kadang kesiapan dan kemampuan itu berkaitan dengan anggaran," ucap mantan Danjen Kopassus itu.

Anggota Fraksi PDI-P lainnya, Adian Napitupulu, juga ikut berkomentar. Adian mengatakan, permintaan Effendi sangat sederhana, yakni meminta Prabowo membacakan bahan pemaparan terkait anggaran yang sudah dibagikan oleh kepada anggota Komisi I.

"Yang diminta oleh Pak Effendi ini sederhana, apa yang sudah dipaparkan di sini, dipaparkan saja secara lisan. Bahwa pendalaman kita buat tertutup ini tidak persoalan. Ini kan lucu. Di sini kita paparkan terbuka, tapi nggak mau dibacakan, nggak mau disampaikan," kata Adian.

Kendati demikian, hingga rapat kerja digelar secara tertutup, Prabowo enggan untuk memaparkan proyeksi anggaran Kementerian Pertahanan.

Prabowo menekankan bahwa pembahasan terkait pertahanan negara harus dilakukan secara hati-hati agar tidak diketahui oleh pihak-pihak di luar Indonesia.

Ia mengaku tidak keberatan memaparkan proyeksi anggaran asal dilakukan secara tertutup. Prabowo hanya memastikan Pemerintah akan bertanggung jawab dalam menggunakan anggaran.

"Jadi saya sebetulnya mengira bahwa seluruhnya ini tertutup sebagaimana Menhan-Menhan yang dulu. Jadi itu sikap saya. Kalau mau diulangi saya siap. Kan kita sudah tahu anggarannya, Rp 131 triliun, komponennya juga sudah tahu. Kalau diminta saya siap," kata Prabowo.

"Tapi kalau saya merasa ditekan untuk terlalu terbuka, saya tidak akan lakukan. Saya bertanggung jawab kepada Presiden RI. Kami bersedia bicara kepada saudara-saudara apa saja, secara tertutup saya bersedia. Mohon maaf saya tidak akan mau bicara terlalu terbuka," ucapnya.

https://nasional.kompas.com/read/2019/11/11/16363101/saat-prabowo-dan-politisi-pdi-p-berdebat-soal-keterbukaan-anggaran-kemenhan

Terkini Lainnya

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke