Salin Artikel

Mahfud MD: Pemekaran Daerah di Papua Baik Secara Politik dan Ekonomi

Moratorium diberlakukan lantaran sebelumnya banyak pemekaran daerah namun malah tak menyejahterakan masyarakatnya.

Selain itu, APBD daerah otonom pemekaran baru justru membebani APBN lantaran anggaran daerahnya terus-terusan disokong pemerintah pusat.

Namun, Mahfud menilai pemekaran untuk pegunungan tengah di Papua justru bakal membawa dampak positif.

"Begini, secara umum ada moratorium tapi untuk Papua itu baik secara politis, secara ekonomis, administratif, dan memang diperlukan pemekaran," ujar Mahfud di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Ia mengaku telah membahas wacana pemekaran tersebut dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Mahfud mengatakan yang terpenting dalam mengeksekusi pemekaran tersebut ialah jangan sampai memunculkan kecemburuan dari daerah lain.

"Saya sudah bicara dengan Mendagri. Pemekaran akan dilakukan tapi tentu dicari jalan-jalan proseduralnya agar tidak terjadi apa yang disebut kecemburuan. Kalau Papua itu kan memang nampaknya alternatifnya dimekarkan," lanjut Mahfud.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo akan menindaklanjuti usulan pemekaran wilayah di Pegunungan Tengah, Provinsi Papua.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat berdialog dengan perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat Papua di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Senin (28/10/2019).

Dalam dialog tersebut, Kepala Negara menyatakan pemekaran wilayah di seluruh Indonesia sedang dalam moratorium atau penangguhan.

Hal tersebut disebabkan banyaknya usulan pemekaran, baik dari provinsi maupun kabupaten atau kota.

"Sebetulnya saya ngomong apa adanya, sebetulnya kita kan sudah sampaikan sejak awal kita sudah moratorium tidak ada pemekaran di seluruh Indonesia," kata Jokowi dalam siaran pers resmi Istana.

"Karena apa? Karena ada 183 pemekaran baik provinsi, kabupaten, maupun kota yang diusulkan kepada saya. Begitu dibuka satu, yang lain pasti ngantre di depan kantor saya setiap hari," kata Presiden.

Meski demikian, Jokowi mengatakan khusus untuk wilayah Pegunungan Tengah, Papua, usulan pemekaran wilayah akan ia tindak lanjuti. Presiden menyebut, hal tersebut akan menjadi pekerjaan rumah baginya setelah pulang dari Papua.

"Tapi khusus untuk Pegunungan Tengah, jangan tepuk tangan dulu, akan saya tindak lanjuti," sambung dia disambut tepuk tangan para hadirin.

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/31/22551451/mahfud-md-pemekaran-daerah-di-papua-baik-secara-politik-dan-ekonomi

Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke