Serikat Guru Dukung Nadiem Makarim Benahi Kurikulum SMK

Pembenahan perlu dilakukan agar kurikulum relevan dengan kebutuhan industri.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) FSGI Satriwan Salim mengatakan, saat ini kurikulum di SMK tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Salah satu sebabnya karena minimnya ketersediaan calon guru mata pelajaran yang produktif di SMK.

"SMK menyumbang pengangguran terbesar karena kekurangan guru mata pelajaran produktif, kurikulumnya tidak link and match dengan kebutuhan dunia industri," kata Satriwan di Kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).

Namun pembenahan kurikulum tersebut, kata dia, harus mempertimbangkan karakteristik SMK dan konteks daerah lokasi sekolah.

Pemberian insentif lebih kepada guru mata pelajaran produktif agar tertarik menjadi guru di SMK juga diperlukan.

Caranya, kata dia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa menginstruksikan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk membuat semacam kontrak agar lulusannya mengajar mata pelajaran produktif di SMK.

"LPTK membuka prodi-prodi industri kreatif yang dibutuhkan dunia industri dan melibatkan dunia industri dalam mendesain kurikulum SMK berbasis karakteristik daerah serta fokus penjurusan di SMK tersebut," kata dia.

Sebab jumlah SMK swasta lebih banyak dibandingkan negeri, kata dia, maka pemerintah pun harus lebih ketat dalam memberikan izin pendirian SMK baru.

Berdasarkan catatannya, jumlah SMK swasta di Indonesia sekitar 10.500, sedangkan SMK negeri hanya 3.500.