Ikatan Keluarga Orang Hilang Minta Jokowi Tak Libatkan Prabowo di Pemerintahan

Pernyataan sikap Ikohi ini merespon situasi politik beberapa waktu belakangan yang menunjukan sinyal bergabungnya Prabowo ke koalisi pemerintahan.

"Ikohi mengingatkan kepada presiden terpilih untuk periode kedua untuk Jokowi jangan melibatkan Prabowo subianto dalam kabinet," kata Sekretaris Jenderal Ikohi Zaenal Muttaqin dalam konferensi pers di kantor Amnesty Internasional Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2019).

Ikohi menolak Prabowo bergabung lantaran Prabowo mereka nilai sebagai seorang pelanggar HAM.

Menurut Ikohi, berbahaya jika seorang pelanggar HAM dilibatkan sebagai pembuat kebijakan dan memegang kekuasaan di pemerintahan.

Hal itu bakal menghambat Jokowi untuk merealisasikan janji-janjinya mengungkap kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Kami tidak ingin Presiden Jokowi di periode kedua melakukan kecerobohan, tindakan yang akan mengancam melakukan kebijakan politik dan akan mengancam tidak dipenuhinya janji-janjinya," ujar Zaenal.

Tidak hanya itu, Ikohi juga meminta Jokowi bersikap lebih tegas di periode keduanya.

Sebab, Ikohi menilai, di periode pertama Jokowi upaya pengungkapan pelanggaran HAM tidak berjalan.

Hal ini tidak lepas dari orang-orang yang duduk di jabatan strategis pemerintahan, seperti Jaksa Agung yang berasal dari kalangan parpol, dan Menko Polhukam yang diduga sebagai seorang pelanggar HAM.

"Jokowi harus jadi presiden yang teguh dan prinsip," kata Zaenal.

Sinyal bergabungnya Prabowo Subianto ke koalisi Jokowi kian menguat beberapa waktu terakhir.

Setelah bertemu dengan Presiden Jokowi pada Jumat (11/10/2019) lalu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik ke beberapa ketum parpol.

Minggu (13/10/2019) malam lalu, Prabowo bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kediaman Paloh, Permata Hijau, Jakarta Selatan.

Safari politik Prabowo berlanjut ke ketum parpol lainnya. Senin (14/10/2019) malam, Prabowo menemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin.

Hal ini dinilai menjadi "karpet merah" bagi Gerindra untuk merapat ke koalisi.