Anggota DPRD Jawa Barat Ramai-ramai Gadai SK, Ini Komentar Mendagri

Tjahjo berpendapat, hal itu merupakan hak pribadi masing-masing individu. Ia mengatakan, praktik serupa boleh saja dilakukan aparatur sipil negara.

"Urusan pribadi ya. Walaupun Mendagri mengeluarkan surat keputusan mengenai keanggotaan DPRD, soal itu digadaikan atau dihias, pegawai negeri pun juga bisa," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (13/9/2019).

Tjahjo juga tak mempermasalahkan motivasi para anggota DPRD menggadaikan SK untuk menutupi pengeluaran selama masa kampanye.

"Ya enggak ada masalah, namanya utang, utang ke bank yang penting ada jaminan daripada uang kehormatan dan gaji. Kami enggak ada urusan itu urusan pribadi-pribadi," ujar Tjahjo.

Saat ditanya mengenai relasi fenomena itu dengan tingginya biaya untuk mengikuti pemilu, Tjahjo enggan berkomentar.

"Ya masing-masing pribadi ya, saya enggak bisa berkomentar," kata Tjahjo.

Diberitakan, anggota DPRD Jawa Barat periode 2019-2024 berbondong-bondong menggadaikan SK pelantikan ke Bank Jabar (BJB).

Anggota DPRD Jabar dari Partai Gerindra Daddy Rohanady secara terbuka mengaku akan memanfaatkan fasilitas kredit dari bank untuk membayar sisa utang kampanye sewaktu pemilihan legislatif 2019.

Selain untuk bayar utang, kata Daddy, beberapa rekan ada yang memanfaatkan kredit itu untuk membeli rumah dan kendaraan khususnya bagi anggota dewan yang berdomisili di luar Kota Bandung.

"Saya pakailah, peluang ini untuk bayar utang. Mayoritas (untuk bayar) utang sisa kampanye. Ada juga kawan sampai hari ini tagihan kaus belum dibayar, tetapi ada juga butuh untuk rumah karena tidak punya rumah di sini (Bandung). Kendaraan juga karena yang lama rusak dipakai kampanye," tutur Daddy.