Survei Tunjukkan Mayoritas Warga Tolak Ibu Kota Pindah, Pemerintah Didorong Transparan

Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun mengatakan, publik perlu diyakinkan bahwa pemindahan ibu kota akan berdampak positif. Penjelasan bisa dengan cara mempublikasi kajian akademik yang dikerjakan Pemerintah.

"Yang kita butuhkan, masyarakat, itu adalah ini kajian akademik bagaimana, kan itu kita butuhkan, benar enggak ini bisa efisien? Benar enggak dengan dipindahkan ibu kota itu segala sesuatunya bisa terjadi lebih baik?" kata Rico dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Selasa (3/9/2019).

Rico menuturkan, sampai saat ini Pemerintah belum membuka diskursus tersebut kepada publik.

Menurut dia, Pemerintah baru sebatas menyosialisasikan rencana pemindahan ibu kota tanpa membeberkan alasan-alasan di baliknya secara mendetail.

"Kita enggak tahu itu alasan utama pemindahan, hitung-hitungannya bagaimana, kemudian kalau misalnya nanti pembiayaan ternyata ada proses tukar guling misalnya nanti yang menguasai gedung-gedung pemerintah di Jakarta ini siapa," ujar Rico.

Akibatnya, kata Riko, publik pun meragukan keseriusan Pemerintah dalam merencanakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur sehingga masih banyak publik yang menolak rencana tersebut.

"Mereka ada ragu-ragu, jangan-jangan nanti akan ada pembengkakan anggaran jangan-jangan nanti efisiensi yang tadinya itu digembar-gemborkan justru tidak tercapai," ujar Rico.

Sebelumnya, Median merilis hasil survei mereka yang menunjukkan 45,3 responden tidak setuju dengan rencana pemindahan ibu kota sedangkan hanya ada 40,7 persen responden yang menyetujui rencana tersebut.

Survei tersebut digelar pada 26-30 Agustus 2019 lalu melibatkan 1.000 responden. Survei yang dilakukan dengan metode multistage random sampling ini memiliki margin of error sebesar 3,09 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). 

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.