Kubu Airlangga: Mosi Tidak Percaya Dagelan Politik

Mosi tak percaya tersebut muncul dari beberapa pengurus dalam Rapat Pleno dan Harian pada Jumat (30/8/2019) hari ini.

Muslim menyebut, mosi tidak percaya semacam itu tidak pernah dikenal dari sejak Golkar berdiri tahun 1964 sampai saat ini.

Hal itu tidak diatur dalam AD/ART maupun peraturan organisasi partai.

"Dalam AD/ART Partai Golkar yang terdiri dari 98 pasal, tak satu pun mengenal mekanisme mosi tidak percaya kepada ketum," ujar Muslim kepada Kompas.com, Jumat malam.

Dia menyebut mekanisme mosi tidak percaya terdapat dalam sistem hukum common law bukan civil law dan Indonesia menganut sistem negara demokrasi Pancasila sehingga semua partai politik di Indonesia tidak ada menganut mekanisme mosi tidak percaya.

"Karena segala sesuatu permalasahan partai yang bersifat internal, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik sudah ada mekanismenya, yaitu mahkamah partai," kata dia.

Partai Golkar, kata dia, telah mengakomodasi mahkamah partai dalam AD/ART.

Untuk itu, apa pun permasalahan bersifat internal sepanjang sesuai penjelasan Pasal 32 UU Parpol diselesaikan melalui jalurnya.

"Seingat saya beberapa pengurus pleno atau harian yang melakukan peryataan mosi tidak percaya sudah melakukan langkah berdasarkan AD/ART yaitu Mahkamah Partai. Biarkan saja mahakamah partai yang menilai apakah permohonan yang diajukan melanggar AD/ART atau tidak," ujar Muslim.

"Dengan demikian pernyataan mosi tidak percaya kepada Ketum Airlangga Hartarto yang disebut beberapa oleh pengurus pleno maupun harian bersifat inkonstitusional berdasarkan AD/ART, unprosedural dan mengandung dagelan politik yang tidak lucu," kata dia. 

Diberitakan, sejumlah pengurus DPP Golkar menyampaikan mosi tidak percaya kepada Ketua Umum GolkarAirlangga Hartarto.

Mereka menyampaikan mosi tidak percaya lantaran menilai Airlangga telah melanggar sejumlah pasal di AD/ART Golkar, di antaranya ialah menghalang-halangi pengurus untuk masuk ke Kantor DPP Partai Golkar.

"Telah terjadi penguasaan sepihak atas Kantor DPP Partai golkar oleh segelintir pengurus DPP Partai Golkar dengan sepengetahuan saudara Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto," ujar pengurus DPP Golkar Sirajuddin Abdul Wahab di Restoran Batik Kuring, SCBD, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Sirajuddin menambahkan Airlangga juga tak menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada tahun 2018.

Hal itu menurutnya bertentangan dengan Anggaran Dasar pasal 32 Ayat (4) c yang menyatakan Rapat Pimpinan Nasional dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam waktu setahun oleh DPP.

Selain itu, Sirajuddin menilai Airlangga juga melanggar AD/ART karena tidak menggelar rapat pleno sejak Agustus 2018.