Pernyataan Jokowi soal Papua Dianggap Kurang Menggigit

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani mengatakan, Jokowi seharusnya meminta maaf atas aksi rasisme tersebut dan berjanji memproses hukum.

"Sebetulnya kami ingin Presiden menyatakan sebagai presiden, kepala negara meminta maaf terhadap rasisme dan diskriminasi terhadap masyarakat Papua," kata Yati kepada wartawan, Selasa (20/8/2019).

"Dan menyatakan bahwa siapa pun yang terlibat dengan tindakan-tindakan tersebut harus dihukum sesuai proses hukum yang ada," ucap Yati.

Yati pun menyanyangkan pernyataan Jokowi yang justru meminta setiap pihak, termasuk warga Papua, untuk bersabar dan saling memaafkan.

Menurut Yati, hal tersebut tidak tepat karena warga Papua sedang berada dalam posisi sebagai korban rasisme.

Pernyataan serupa juga disampaikan Mutiara Eka Pratiwi dari Perempuan Mahardika.

Menurut Mutiara, pernyataan Jokowi tersebut harus dibarengi dengan komitmen pemerintah dalam menghapuskan diskriminasi rasial terhadap warga Papua.

"Kata maaf tentu adalah hal yang patut diapresiasi, saling memaafkan adalah hal yang baik. Tetapi, kata maaf saja tidak cukup, butuh komitmen yang kuat," ujar Mutiara.

Senada dengan Mutiara, Khalisah Khalid dari Walhi menyebut, pemerintah harus menegakkan hukum dengan cara menindak para pelaku diskiriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua.

"Ini dimaksudkan agar tidak berulang dan tentu saja dapat membangun rasa keadilan bagi masyarakat Papua," ujar Khalisah.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat Papua untuk memaafkan pihak-pihak yang telah membuat mereka tersinggung terkait insiden yang terjadi di Surabaya dan Malang.

"Jadi, saudara-saudaraku. Pace, Mace, Mama-mama di Papua, di Papua Barat, saya tahu ada ketersinggungan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/8/2019).

"Oleh sebab itu, sebagai saudara sebangsa dan setanah air, yang paling baik adalah saling memaafkan," ucapnya.

Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi aksi unjuk rasa warga Papua di Manokwari yang dipicu oleh aksi rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang.

Meski demikian, Jokowi juga dikabarkan akan kembali berkunjung ke provinsi paling timur di Indonesia itu dalam waktu dekat.

Menurut Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya, dalam kunjungan ke Papua nanti Presiden akan menampung aspirasi dan masukan dari masyarakat Papua dan Papua Barat.

Aspirasi itu tidak hanya yang berkaitan dengan dugaan rasisme dan persekusi mahasiswa Papua di Surabaya dan kerusuhan di Manokwari.

Kepala Negara juga akan mendengarkan aspirasi masyarakat Papua terkait pemerintahan periode 2019-2024.