Salin Artikel

Kemendikbud Imbau Orangtua dan Masyarakat Ikuti Upacara di Sekolah

Hal itu tertuang dalam surat edaran bernomor 90246/A.AS/TU/2019 tentang Pelibatan Orang Tua dan Masyarakat pada Penyelenggaraan Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019 di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Dalam surat tertanggal 15 Agustus 2019 tersebut, Kemendikbud mendorong agar sekolah menginformasikan masyarakat mengenai pelaksanaan upacara dan pakaian yang dapat dikenakan.

"Sekolah menginformasikan kepada orang tua dan masyarakat mengenai pelaksanaan upacara di sekolah dan pakaian yang harus dikenakan orang tua dan masyarakat yaitu pakaian resmi, sopan, dan rapi dengan memperhatikan norma kesopanan," seperti dikutip dari surat tersebut, Jumat (16/8/2019).

Hal itu dilakukan dalam rangka menguatkan ikatan tripusat pendidikan, yang terdiri dari sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Kemendikbud berpendapat, unsur masyarakat dapat diwakili oleh komite sekolah dan perwakilan orangtua.

Nantinya, para orangtua dan masyarakat mengikuti upacara di barisan khusus.

Selain itu, Kemendikbud juga mendorong sekolah bersama masyarakat bergotong-royong untuk mengadakan kegiatan peringatan 17 Agustus 2019.

"Sekolah bersama orangtua dan masyarakat sekitar bergotong-royong dalam menyelenggarakan aneka kegiatan memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-74 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019 di lingkungan sekolah," demikian tertulis dalam surat edaran tersebut.

Surat edaran itu sendiri ditandatangani Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi dengan tembusan Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hingga kepala sekolah se-Indonesia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/08/16/22172671/kemendikbud-imbau-orangtua-dan-masyarakat-ikuti-upacara-di-sekolah

Terkini Lainnya

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke