Dua Solusi Atasi TMP Kalibata yang Hampir Penuh...

Wakil Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Jimly Asshiddiqie mengatakan, saat ini ada 10.015 makam di TMP Kalibata.

Sementara itu, daya tampung TMP Kalibata 10.939 makam.

"Jadi, yang tersisa tinggal 924 makam lagi. Dan setiap tahun rata-rata ada 200 orang dimakamkan di TMP Kalibata. Jadi kalau perhitungan normal tinggal 3 tahun lagi penuh," kata Jimly.

Kondisi tersebut dilaporkan oleh Jimly kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu (7/8/2019) kemarin. Ada dua solusi untuk mengatasi penuhnya TMP Kalibata itu.

Selektif

Pertama, Presiden Joko Widodo meminta agar pemberian gelar, tanda jasa dan kehormatan dilakukan secara lebih selektif.

Ini khususnya untuk gelar Pahlawan Nasional, Bintang Republik, dan Bintang Mahaputra. Tiga kategori itu yang mendapatkan hak untuk dimakamkan di TMP Kalibata.

"Presiden dengan data ini memberi arahan kepada Dewan Gelar untuk memperketat pemberian gelar-gelar pahlawan maupun pemberian penghargaan bintang mahaputra supaya lebih selektif," kata Jimly.

Menurut Jimly, tokoh yang nantinya mendapatkan tanda jasa maupun gelar kehormatan haruslah seseorang yang memiliki nilai lebih atas tugas jabatannya.

"Bukan karena jabatan seesorang dia diberi penghargaan tapi karena dia telah bekerja mengabdi beyond the call of the duty. Jadi lebih dari tugas formalnya sebagai pejabat," kata dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Negara Ryamizard Ryacudu mengatakan, penerima Bintang Mahaputra haruslah tokoh yang memiliki dedikasi luar biasa dalam menjalani tugas bagi bangsa dan negara.

"Mungkin dia siang malam bekerja, tetapi kalau cuma sampai jam 4 saja ya enggak usah," kata dia.

Dewan Gelar tengah mempersiapkan penganugerahan bintang pada tahun 2019.

Untuk pemberian penghargaan, akan dilakukan dua tahap, yakni pada tanggal 15 Agustus 2019 untuk tokoh, pengusaha, maupun masyarakat yang berjasa bagi negara.

Berikutnya, pada bulan Oktober 2019 untuk penganugerahan kepada pejabat-pejabat terkait dengan kabinet maupun pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara yang telah mengabdi.

TMP baru

Untuk solusi lainnya, Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat taman makam pahlawan (TMP) baru.

Sebab, Pemprov DKI menjadi satu-satunya provinsi yang tak memiliki TMP untuk dikelola. Meski berada di ibu kota, tetapi pengelolaan TMP Kalibata selama ini ada di bawah pemerintah pusat.

"Jadi pemerintah harus mulai memikirkan mengenai alternatif untuk TMP. Nah kebetulan di seluruh provinsi ada TMP yang dikelola oleh pemda, kecuali DKI. DKI tidak punya TMP," kata Jimly.

Saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pernah mewacanakan pembangunan taman makam pahlawan (TMP) baru di daerah Cilangkap, Jakarta Timur.

Rencana itu terlontar seusai berkeliling serta ziarah di TMP Kalibata, Selasa (16/6/2015) pagi.

Menurut Basuki, TMP Kalibata tidak akan cukup lagi untuk menampung jasad para pahlawan yang telah wafat. 

"Yang pasti ini (TMP Kalibata) sebentar lagi akan penuh. Makanya kami mau beli lahan di Cilangkap. Sehingga nanti TMP kedua akan berada di markas TNI di Cilangkap," kata Basuki, di TMP Kalibata.