Poros Maritim Baru Sumbang 7 Persen ke PDB Indonesia

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Yayasan Dewan Pimpinan Habibie Center Sofian Effendi dalam pembukaan Seminar Nasional bertajuk "Prospek Poros Maritim Dunia di Periode Kedua Jokowi", di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).

"Poros maritim terhadap PDB Indonesia baru 7 persen dari Rp 14.300 triliun. Padahal potensi ekonomi dari maritim kita dari semua ikan, udang dan lainnya jauh lebih besar dari itu," ujar Sofian.

Ia mengatakan, dalam bidang perikanan sedianya sudah ada perusahaan perikanan yang sukses.

Namun, sumbangannya juga masih sedikit sekali, karena itu pun baru 7 persen yang bisa dieksploitasi dari kekayaan laut Indonesia.

"Kalau mau ekonomi kita tinggi, supaya problem PDB kita naik, kita harus lebih keras untuk eksploit keadaan laut ini," ujar dia.

Setidaknya, kata dia, peningkatan sumbangsih poros maritim ini bisa mencapai 30 persen atau sekitar Rp 4.300 triliun per tahun.

Dengan demikian, maka nelayan di Indonesia akan makmur apabila sektor tersebut bisa menghasilkan angka tersebut.

Ia menegaskan, Indonesia tidak boleh membiarkan anak-anak ikan tuna digiring ke luar negeri dan malah dibudayakan di sana dengan teknologi mereka sendiri.

"Banyak negara yang makmur dengan potensi laut. British Columbia di Kanada bisa makmur karena laut. Tapi di kita tidak bisa berdayakan," kata dia.

Adapun poros maritim dunia menjadi salah satu visi penting yang diutarakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah terpilih pada 2014.

Pencanangan Indonesia sebagai poros maritim dunia ini dilakukan melalui pengembangan ekonomi berbasis maritim sehingga dapat tercipta kesejahteraan.

Dalam perjalanan pemerintahan selama lima tahun periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, visi Poros Maritim Dunia diwujudkan dalam berbagai kebijakan.

Hal tersebut dilakukan sebagai langkah dalam usaha untuk meningkatkan ekonomi sekaligus secara langsung memperkuat pertahanan dan keamanan laut Indonesia.

Visi Poros Maritim Dunia juga merupakan usaha untuk meningkatkan konektivitas dan keterjangkauan antarpulau di Indonesia.

Jokowi bertumpu pada tujuh pilar utama, yakni maritim dan sumber daya manusia; pertahanan laut, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut; tata kelola kelautan; ekonomi dan infrastruktur laut; pengelolaan tata ruang maut dan perlindungan lingkungan; budaya maritim; dan diplomasi maritim.