Salin Artikel

KPK Evaluasi Pencegahan Korupsi di Papua dan Papua Barat

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, ada tiga agenda utama yang akan dibahas.

"Yaitu terkait program optimalisasi pendapatan daerah di pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota; penertiban aset; dan beberapa hal penting lainnya," kata Febri dalam keterangan pers, Senin (22/7/2019).

Terkait optimalisasi pendapatan daerah, KPK mendorong pemasangan alat rekam pajak di sektor perhotelan, restoran, tempat hiburan; optimalisasi pendapatan daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); pemutakhiran zona nilai tanah (ZNT) sebagai dasar perhitungan BPHTB; dan optimalisasi pendapatan pajak dari sumber lainnya.

Dari segi penertiban aset, KPK mendorong percepatan sertifikasi tanah-tanah Pemda, serta tindak lanjut Perda khusus terkait tanah adat melalui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama. 

Kemudian kerja sama Pemda dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri setempat dengan penerbitan surat kuasa khusus menggunakan jalur litigasi maupun non litigasi.

"Aset-aset yang ditertibkan, antara lain tercatat tanah belum bersertifikat sebanyak 216 persil dengan nilai sekitar Rp 578 miliar, aset tanah dan bangunan bermasalah di Jayapura, Merauke, Biak, dan lainnya setidaknya terdapat 10 unit dengan nilai sekitar Rp 111 miliar," kata dia.

KPK juga mencatat aset kendaraan dinas masih ada yang bermasalah, seperti 286 unit kendaraan dinas tidak diketahui keberadaannya, 62 unit kendaraan di luar kartu inventaris barang (KIB) dikuasai anggota dewan tidak aktif.

Lalu, ada 402 unit kendaraan dikuasai oleh pensiunan, 155 unit kendaraan dikuasai oleh keluarga ASN yang sudah meninggal dunia.

"Hal lainnya yang menjadi perhatian KPK demi memperkuat sistem dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, yaitu akan ditandatangani nota kesepahaman antara Gubernur Papua, Gubernur Papua Barat, dan Kepala LIPI terkait kerja sama yang menghasilkan kajian dan naskah akademik untuk memperkuat revisi Undang-Undang Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/07/22/11543801/kpk-evaluasi-pencegahan-korupsi-di-papua-dan-papua-barat

Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke