Salin Artikel

Penjelasan Polri soal Polisi "Koboi" di Lembang...

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan bahwa oknum polisi tersebut tengah memberi peringatan kepada pelaku pemalakan.

"Info dari Kabid Humas justru dia mau mengamankan pelaku pemalakan," kata Dedi ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (5/7/2019).

Melansir akun Instagram @DivisiHumasPolri, oknum polisi tersebut menjadi korban aksi premanisme oleh pelaku. Setelah itu, polisi tersebut memperingati pelaku.

Akun tersebut juga menulis bahwa pelaku sudah sering melakukan aksi premanisme, bahkan terhadap keluarganya.

"Setelah pelaku memeras dan mengancamnya, polisi tersebut memberikan peringatan kepada pelaku untuk menghentikan aksi premanisme. Pelaku sering melakukan pemerasan, pengancaman, dan penganiayaan, bahkan terhadap ibu kandung dan saudara kandungnya," tulis akun tersebut.

Salah seorang di antaranya, seorang pria yang mengenakan kemeja polo bergaris, celana jeans, dan kacamata hitam, tampak memegang sepucuk senjata api.

Sementara itu, seorang pria di sampingnya yang mengenakan topi terlihat menengahi lelaki "koboi" dengan satu pria lainnya.

Video tersebut ramai diperbincangkan warganet, termasuk di YouTube.

Salah satu akun YouTube yang kerap menyampaikan info seputar Jawa Barat misalnya, memposting video itu.

Hingga Jumat (5/7/2019) malam, video tersebut telah dilihat 1.200 kali.

Sementara itu, terkait tindak lanjut peristiwa tersebut, Dedi mengatakan bahwa oknum polisi itu sudah diperiksa. Namun, peristiwa itu tidak ditindaklanjuti lebih jauh.

"Enggak ada kasusnya kok," kata dia.

Menurut keterangan warga sekitar, Asep Odik (54), Hamdan yang ditodong oknum polisi itu merupakan warga sekitar dan mengalami gangguan jiwa.

"Soalnya warga sini semua juga tahu kalau Hamdan ada gangguan psikologis. Dia memang ikut mengatur jalan. Habis kejadian langsung pergi. Enggak ada penyelesaian," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/07/06/11302561/penjelasan-polri-soal-polisi-koboi-di-lembang

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke