Idrus Marham: Kalau Memang Faktanya Tak Ada, Tuntut Saya Bebas Dong

Menurut Idrus, jika jaksa berani membuktikan kebenaran, seharusnya dia tidak dituntut 5 tahun penjara.

"Saya sebenarnya minta tadinya, jaksa harus berdasarkan fakta dan harus berani membuat terobosan hukum. Kalau memang faktanya tidak ada, ya tuntut saya bebas dong," kata Idrus.

Menurut Idrus, dalam persidangan tidak satupun saksi yang menyebut dirinya menerima uang. Eni Maulani Saragih yang dihadirkan sebagai saksi juga mengatakan bahwa Idrus tidak jadi menerima uang karena batal menjadi calon ketua umum Partai Golkar.

Selain itu, menurut Idrus, pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo dalam persidangan menerangkan bahwa ia tidak paham mengenai proyek pembangunan PLTU.

"Kotjo yang punya proyek mengatakan Idrus itu enggak paham sama sekali. Eni mengatakan ada perubahan arah politik yang tadinya Idrus calon ketum jadi tidak jadi. Berarti uang-uang enggak jadi ke Idrus," kata Idrus.

Idrus Marham dituntut 5 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Idrus juga dituntut membayar denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan.

Menurut jaksa, Idrus terbukti menerima suap Rp 2,250 miliar. Uang tersebut diberikan oleh pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo.

Dalam kasus ini, Idrus didakwa bersama-sama mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih. Eni merupakan anggota Fraksi Partai Golkar.

Menurut jaksa, pemberian uang tersebut diduga agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo.

Menurut jaksa, Eni beberapa kali mengadakan pertemuan antara Kotjo dan pihak-pihak terkait, termasuk Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Hal itu dilakukan Eni untuk membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU.

Penyerahan uang dari Kotjo kepada Eni atas sepengetahuan Idrus Marham. Idrus saat itu mengisi jabatan ketua umum Golkar, karena Setya Novanto tersangkut kasus korupsi pengadaan e-KTP.

Idrus diduga berperan atas pemberian uang dari Kotjo yang diduga digunakan untuk membiayai musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar.

Idrus juga disebut meminta agar Kotjo membantu keperluan pendanaan suami Eni Maulani saat mengikuti pemilihan kepala daerah.