OTT Terkait Distribusi Pupuk, Wapres Sebut Perlu Kaji Ulang Subsidinya

"Memang juga pupuk itu sebenarnya ketinggian dibandingkan luas sawah yang ada. Setelah kita BPS (Badan Pusat Statistik) yang baru itu subsidi memang berlebihan. Sangat berlebihan," kata Kalla saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Wapres mengatakan anggaran subsidi pupuk saat ini mencapai Rp 30 triliun. Ia menilai semestinya anggaran tersebut masih bisa ditekan.

Sebab, menurut Kalla asumsi yang dipakai untuk menetapkan anggaran pupuk tidak tepat. Saat ini satu hektar lahan diasumsikan membutuhkan 400 kilogram pupuk. Padahal berdasarkan data yang dihimpun BPS, satu hektar lahan hanya memerlukan pupuk sebanyak 250 kilogram.

"Justru diturunkan karena sawah tidak seluas apa yang dianu (ditanam) sebulan. Ternyata sawah yang ditanami kira-kira 11 juta hektar," ujar Kalla.

"Seperti yang semula. Jadi terjadi suatu pembengkakan jumlah dan juga pembengkakan daripada konsumsi pupuk untuk per hektarnya. Jadi harus dihitung ulang," lanjut Kalla.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya mengamankan satu orang anggota DPR, Kamis (28/3/2019) dini hari. Ini merupakan kelanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) salah satu direksi badan usaha milik negara ( BUMN) di Jakarta terkait distribusi pupuk.

"Dini hari tadi, KPK mengamankan 1 anggota DPR. Saat ini sedang proses pemeriksaan lebih lanjut di gedung KPK," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulis, Kamis (28/3/2019).

Rabu (27/3/2019) malam, KPK telah mengamankan tujuh orang di sejumlah titik di Jakarta. Dengan ditangkapnya satu anggota DPR, artinya KPK telah mengamankan delapan orang dalam OTT kali ini.

"Dengan demikian, sampai pagi ini delapan orang diamankan dalam OTT di Jakarta dari Rabu sore hingga Kamis dini hari," ujar Febri.

Dalam kasus ini, KPK menduga akan terjadi penyerahan sejumlah uang terkait distribusi pupuk.