Ini 51 Lembaga Pemantau Pemilu yang Telah Terverifikasi Bawaslu

Hingga 25 Maret 2019, Bawaslu telah memberikan sertifikat kepada 49 lembaga pemantau pemilu yang berasal dalam negeri, dan dua lembaga asing.

"Sementara sekarang lembaga yang mau libatkan diri dalam pemantauan ini sudah 51," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).

Selain 51 lembaga pemantau pemilu yang telah terakreditasi tersebut, saat ini Bawaslu juga sedang memverifikasi berkas administrasi yang diajukan oleh enam lembaga lainnya. Keenamnya adalah lembaga pemantau lokal.

Lembaga pemantau pemilu masih mungkin bertambah lantaran pendaftaran dibuka hingga H-7 pemungutan suara atau 10 April 2019.

Berikut 51 lembaga yang akan menjadi pemantau pemilu:

1. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

2. Pekumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

3. Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI)

4. Pijar Keadilan 9 Juli 2018

5. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)

6. Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara (APKAN)

7. Pemuda Muslimin Indonesia

8. Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP)

9. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI)

10. Migrant Care

11. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)

12. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

13. Koalisi Perempuan Indonesia

14. Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia

15. Asia Democracy Network

16. Asian Network For Free Elections

17. Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia

18. Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

19. Komite Pemantau Legislatif (KOPEL)

20. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

21. Jaringan Rakyat Untuk Demokrasi dan Pemilu

22. Yayasan Erihatu Samasuru Lesuri Tapirone

23. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)

24. LSM PERAK (Provinsi Sulawesi Selatan)

25. Lembaga Study Kebijakan Publik (LSKP) (Provinsi Sulawesi Selatan)

26. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Soppeng (Provinsi Sulawesi Selatan)

27. Sekolah Politik Perempuan Maupe (Provinsi Sulawesi Selatan)

28. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

29. Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia

30. Lumbung Informasi Rakyat (Provinsi Jawa Timur)

31. Pusat Informasi Rakyat (Provinsi Jawa Timur)

32. Forum Masyarakat Jawa Timur (Provinsi Jawa Timur)

33. Lembaga Pemantau Demokrasi

34. Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu)

35.Pusat Kajian Penyelenggara Pemilihan Umum (Puskapil) Universitas Kuningan

36. Reclassering Indonesia

37. Monitoring of Democrasi Southeast Sulawesi (Provinsi Sulawesi Tenggara)

38. Rumah Konstitusi Indonesia

39. PPUA PENCA (Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat)

40. Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi

41. Lembaga Pemerhati Anak dan Perempuan Erekang (Paper)

42. Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan (MAPJ)

43. Perkumpulan NETFID Indonesia

44. Forum Komunikasi Mahasiswa Batang Indonesia

45. Democrazy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP)

46. Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Surakarta

47. Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat (KPK Jabar)

48. Jaringan Demokrasi Indonesia (JADI)

49. Network For Democracy and Electroral Integrity (NETGRIT)

50. Jaringan Pemantau Dan Riset Indonesia

51. Perkumpulan Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia