Salin Artikel

[HOAKS] Jokowi Hapus Pendidikan Islam jika Kembali Jadi Presiden

Video menampilkan seorang perempuan yang diduga melakukan kampanye hitam dengan mengatakan bahwa pelajaran Agama Islam akan dihapus jika Presiden Joko Widodo kembai terpilih pada periode 2019-2024.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama sampai memberikan komentar terhadap video yang viral beredar di masyarakat itu.

Narasi yang beredar:

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, video berdurasi 42 detik ini diduga terjadi di Sulawesi Selatan.

Perempuan itu menyampaikan bahwa Pelajaran Agama Islam akan dihapus jika pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin menang Pilpres 2019.

"Bukannya kita mau ini, kalau kita memilih Prabowo itu kan kita pikirkan nasib agama kita anak-anak kita, walaupun kitanya tidak menikmati, 5 tahun 10 tahun yang akan datang ini, apakah kita mau kalau pelajaran agama di sekolah dihapuskan oleh Jokowi bersama menteri-menterinya," ujar perempuan itu dalam video.

"Itu kan salah satu programnya mereka. Yang pertama pendidikan agama dihapus dari sekolah-sekolah," kata perempuan yang hingga saat ini tak diketahui identitasnya.

Penelusuran Kompas.com:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI memberikan penjelasan atas kampanye hitam ini.

Mendikbud Muhadjir Effendy membantah bahwa mata pelajaran Agama Islam akan dihapus jika Jokowi terpilih sebagai presiden untuk periode kedua.

"Tidak benar itu, Enggak ada penghapusan. Tidak mungkin itu. Bahkan ada rencana membuat UU Pondok Pesantren. Berarti kan kuat," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Tidak hanya Mendikbud, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin juga memastikan pelajaran Agama Islam tak akan dihapuskan.

"Selaku Menteri Agama, saya menjamin betul bahwa hal itu tidak akan terjadi. Mengapa? Karena Indonesia adalah negara yang sangat agamis yang tidak melepaskan diri dari nilai-nilai agama, apalagi nilai-nilai Islam karena mayoritas bangsa ini adalah Muslim," kata Lukman di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Sedangkan, menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin, pelajaran agama masih dibutuhkan di Indonesia. Sebab, sejumlah negara di Eropa juga masih membutuhkan pelajaran agama.

"Di negara sekuler seperti Inggris dan sejumlah negara Eropa Barat, bahkan pelajaran agama wajib di sekolah, baik di sekolah yg diselenggarakan oleh pemerintah (public schools) apalagi di sekolah yang diselenggarakan oleh gereja (faith based schools)," ujar Kamaruddin Amin saat dihubungi Kompas.com pada Jumat (8/3/2019).

Ia juga menegaskan bahwa tidak mungkin pendidikan agama dihapus dalam kurikulum sekolah dan madrasah.

"Pendidikan Islam, apalagi di Indonesia, negara bangsa yang dikenal sangat religius, mustahil pelajaran agama dianggap tidak penting, dan akan dihilangkan," ujar Kamaruddin.

Menurut Kamaruddin, dalam empat tahun terakhir, Ditjen Pendidikan Islam Kemenag justru terus berupaya meningkatkan akses dan mutu pendidikan agama dan keagamaan. Banyak program afirmatif yang dilakukan.

Tidak hanya fisik, penguatan akses dan mutu pendidikan juga dilakukan pada aspek pengembangan SDM (beasiswa), kurikulum, maupun penguatan proses belajar mengajar.

"Saya justru optimis, pendidikan agama ke depan di Indonesia akan semakin kuat dan berkualitas," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/08/14292761/hoaks-jokowi-hapus-pendidikan-islam-jika-kembali-jadi-presiden

Terkini Lainnya

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Nasional
Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Nasional
7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

Nasional
Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke