Tudingan Sudirman Said soal Pertemuan Rahasia dengan Freeport yang Dibantah Jokowi

Ditemui terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah tudingan ini. Menurut versi Sudirman, pertemuan rahasia itu disebut menyepakati soal surat 7 Oktober 2015 atau surat yang disebut sebagai cikal bakal perpanjangan izin PT Freeport Indonesia. 

Sudirman membantah bahwa surat perpanjangan izin diinisiasi oleh dirinya yang saat itu menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

“Surat 7 Oktober 2015. Jadi surat itu seolah-olah saya yang memberikan perpanjangan izin, itu persepsi publik,” kata Sudirman dalam diskusi yang diselenggarakan Institut Harkat Negeri, Jakarta, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (20/2/2019).

Sudirman kemudian menceritakan kronologi pertemuan antara Jokowi dan bos besar Freeport itu. 

Sehari sebelum diterbitkannya surat perpanjangan, yakni pada 6 Oktober 2015, Sudirman mengaku ditelepon ajudan presiden untuk datang ke Istana. Namun, ia tidak diberi tahu tujuan Presiden memanggilnya.

"Kira-kira pukul 08.30 WIB, saya datang dari rumah, duduk sekitar 5, 10 menit, langsung masuk ke ruang kerja Pak Presiden," katanya.

Sudirman bercerita, sebelum masuk ke ruang kerja Jokowi, ia dibisiki ajudan presiden untuk menganggap bahwa pertemuan tersebut seolah-olah tak pernah ada.

Menurut Sudirman, Sekretaris Kabinet dan Sekretaris Negara yang mencatat setiap jadwal Presiden pun tak diundang.

"Sebelum masuk ke ruang kerja, saya dibisiki aspri (asisten presiden), 'Pak menteri pertemuan ini tidak ada'. Saya ungkap ini karena ini hak publik untuk mengetahui di balik keputusan ini. Jadi bahkan Setneg tidak tahu, Setkab tidak tahu," katanya.

Ia pun menuruti pesan yang disampaikan asisten pribadi Presiden tersebut.

Saat masuk ke ruangan, Sudirman merasa sangat kaget. Itu lantaran di ruangan tersebut sudah ada James R Moffet yang saat itu adalah bos Freeport McMoran Inc.

“Tidak panjang lebar Presiden (Jokowi) mengatakan, 'Tolong disiapkan surat seperti apa yang diperlukan. Kira-kira kita ini menjaga kelangsungan investasi, nanti dibicarakan setelah pertemuan ini'. Baik,” kata Sudirman.

Di pertemuan itu, Moffet menyampaikan draf tentang kelangsungan investasi PT Freeport di Indonesia.

Namun, Sudirman tak setuju draf itu. Dia pun memilih membuat draf yang dianggap akan lebih menguntungkan Indonesia.

“Saya bilang ke Moffet bukan begini cara saya kerja. Kalau saya ikuti drafmu, akan ada preseden negara didikte oleh korporasi. Dan saya akan buat draf yang melindungi kepentingan republik," katanya.

Draf yang dibuat Sudirman diperlihatkan kepada Presiden Jokowi. 

“Saya katakan (ke Presiden) drafnya seperti ini dan saya belum tanda tangan. Bapak dan ibu tahu komentar Presiden apa? Presiden mengatakan, lho begini saja sudah mau. Kalau mau lebih kuat, ya diberi saja,” katanya.

Sudirman mengatakan, dengan cerita tersebut, artinya surat 7 Oktober 2015 itu bukan inisiatif dirinya, melainkan atas perintah Presiden Jokowi. “Jadi draf yang saya punya ini aman tidak merusak,” kata Sudirman.

Halaman berikutnya: Jokowi Membantah

Jokowi membantah

Cerita Sudirman itu dibantah Jokowi. Jokowi mengakui sempat beberapa kali bertemu dengan Presiden Freeport McMoran Inc James R Moffet di Indonesia.

Jokowi pun mengakui pertemuan tersebut untuk memperpanjang izin operasional Freeport di Indonesia. Namun, Jokowi mengungkapkan sejak awal pertemuan tersebut ditujukan untuk menguasai 51 persen saham Freeport.

"Ya perpanjangan. Dia kan minta perpanjangan. Pertemuan bolak-balik memang yang diminta perpanjangan, terus apa?" ungkap Jokowi saat ditemui di Hotel El Royale, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

"Ya kita ini kan diminta untuk perpanjangan, diminta untuk itu. Tapi sejak awal saya sampaikan, bahwa kita memiliki keinginan itu (untuk menguasai 51 persen saham), masa enggak boleh," ujar Jokowi.

Ia pun meminta pertemuan tersebut tak perlu dibesar-besarkan karena dirinya terbiasa menemui pengusaha.

"Ya biasalah. Ketemu dengan pengusaha ya biasa saja, ketemu konglomerat biasa saja, ketemu yang sekarang (bos Freeport) biasa saja," tutur Jokowi.