Salin Artikel

Amien Rais Anggap Pemerintahan Jokowi Rezim Otoriter

Menurut Amien, prinsip demokrasi yang diinginkan saat era reformasi 1998 dulu telah berubah isi dan arahnya.

Bahkan, ia sebut perubahan arah demokrasi itu sangat berbahaya dan sulit diselamatkan. Menurut dia, ada tiga ciri pemerintahan otoriter yang terlihat saat ini.

"Demokrasi yang kita idamkan dulu selama empat tahun rezim Jokowi sudah berubah wajah, berubah isi, berubah arah dan amat sangat berbahaya," ujar Amien dalam sebuah diskusi di kantor Seknas Prabowo-Sandiaga, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).

"Jadi untuk selamatkan demokrasi sudah berat sekali karena ada tiga ciri otoriterisme. Jadi Pak Jokowi itu emoh demokrasi, memang tidak mau," ucap dia.

Amien menilai pemerintahan Presiden Jokowi saat ini berupaya untuk memecah belah partai-partai oposisi pemerintah.

Dengan begitu, oposisi menjadi ketakutan terhadap pemerintah.

"Nah ini Om Joko itu pekerjaannya memang mengempeskan oposisi. Jadi kalau bisa partai-partai yang tidak bergabung itu dipecahbelah, dikucilkan, sehingga ketakutan," kata Amien.

Ciri kedua, lanjut Amien, adanya upaya untuk menguasai mayoritas media massa sehingga dapat digunakan untuk membentuk opini masyarakat.

Dan ketiga, adanya kasus-kasus korupsi berskala besar yang melibatkan unsur pemerintah.

Amien mengatakan, makin tinggi sebuah kekuasaan maka makin tinggi pula tingkat korupsinya.

"Di dalam pemerintahan itu sendiri melakukan korupsi yang berskala mega. Jadi ada terori politik bahwa ada korelasi antara kekuasaan dan tindak korupsi. Makin tinggi kekuasaan makin menjulang korupsinya," tutur Amien.

"Bagaimana pun juga korupsi terbesar pasti ada di Istana dan sekitarnya. Itu pasti," ujar Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

https://nasional.kompas.com/read/2019/01/15/16472661/amien-rais-anggap-pemerintahan-jokowi-rezim-otoriter

Terkini Lainnya

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik Jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik Jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke