Ketegasan Aparat Dinilai Jadi Faktor Penting Penegakan Hukum terhadap Hoaks

Hal itu disampaikan Direktur Perancangan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Dhanana Putra dalam acara diskusi bertajuk "Pemilu, Hoaks, dan Penegakan Hukum", di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).

"Dalam konteks penegakan hukum berita hoaks, nampaknya ada berapa unsur atau variabel yang perlu dicermati, pertama dukungan dari aparat penegak hukum," ujar Dhanana.

Ia berpendapat, tanpa tindakan yang tegas, pelanggaran kecil dapat menjadi sesuatu yang biasa. Kemudian, pelanggaran itu akan menjadi imunitas yang akan merugikan Indonesia sebagai negara hukum.

"Kalau sudah biasa jadi kebiasaan suatu yang buruk jadi benar ini sangat merugikan dari segi negara hukum," kata Dhanana. 

Untuk itu, diperlukan ketegasan agar hoaks bisa dikontrol oleh hukum. 

Faktor kedua adalah masyarakat melalui pendidikan literasi. Ia mengusulkan adanya pemetaan terhadap warga-warga yang rentan terhadap paparan hoaks.

Setelah itu, barulah diperlukan tindakan untuk mencegah penyebaran hoaks yang semakin masif di masyarakat.

"Penting adanya suatu maping terhadap kondisi ini, masyarakat mana atau unsur mana yang rentan untuk diintervensi dari segi hoaks itu sendiri," terangnya.

Kemudian, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah budaya hukum. Dhanana menjelaskan, perlu ada langkah untuk membuat masyarakat "melek" terhadap hukum.

Terakhir, kata Dhanana, tanpa sarana dan prasarana yang mendukung, penegakan hukum terhadap hoaks tidak akan berjalan lancar.