Salin Artikel

Ketua DPR Usul Tiap Pemda Alokasikan 1 Persen Anggaran Bencana di APBD

Bambang mengatakan, alokasi 1 persen cukup ideal untuk dianggarkan.

"Mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Keuangan meminta Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran bencana yang idealnya satu persen dari APBD," ujar Bambang melalui keterangan tertulis, Kamis (27/12/2018).

Bambang mengatakan, anggaran tersebut bisa digunakan untuk pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Bisa juga digunakan untuk pemulihan setelah bencana.

Selain itu, Bambang juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tiap daerah untuk mengajukan anggaran pengadaan deteksi dini bencana. Tidak hanya anggaran pengadaan alatnya melainkan juga pemeliharaan secara berkala.

"Agar alat tersebut dapat berfungsi dengan baik dalam memberikan informasi awal kepada warga jika akan terjadi bencana," kata Bambang.

Bambang juga meminta pemda untuk membangun tempat evakuasi bencana. Termasuk jalur evakuasi serta markanya. Kemudian, pemda juga harus gencar melakukan simulasi evakuasi kepada masyarakat.

Hal ini supaya masyarakat semakin waspada terhadap potensi bencana di daerah masing-masing. Jika bencana datang, masyarakat sudah terlatih untuk melakukan evakuasi.

Terakhir, Bambang juga mendorong Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BNPB, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), TNI dan Kepolisian merumuskan manajemen penanggulangan bencana.

"Termasuk upaya dalam mengedukasi masyarakat agar tanggap dan sigap dalam menghadapi bencana," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/27/15223761/ketua-dpr-usul-tiap-pemda-alokasikan-1-persen-anggaran-bencana-di-apbd

Terkini Lainnya

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke