Salin Artikel

Mendagri Tekankan Pentingnya Perencanaan Pembangunan Daerah

"Perencanaan anggaran penting. Kemudian anggarannya, menganggarkannya harus jelas, memastikan dengan baik," ujar Tjahjo dalam acara Konferensi Sustainable Development Goals (SDGs), di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2018).

Dia menuturkan, hampir setiap tahun Kemendagri mengoreksi anggaran pemerintah daerah. Dari koreksian itu, dirinya bisa melihat sejumlah daerah yang tidak dapat menentukan skala prioritas terkait program yang akan dijalankan.

"Daerah memutuskan apa yang menjadi skala prioritas, namanya skala prioritas kalau bisa 1, 2, atau 3, tapi kalau sudah 10 atau 15, bagaimana (bisa dibilang) skala prioritas dalam 1 tahun," tuturnya.

Kemudian, ia mencontohkan beberapa pembangunan di daerah yang dinilainya tidak direncanakan dengan matang.

Contoh pertama adalah terminal bus di Atambua, Nusa Tenggara Timur (NTT). Terminal tersebut, kata Tjahjo, sangat megah tetapi tidak ada bus yang parkir di sana.

Selain itu, Tjahjo menyebutkan tentang Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, di mana pembangunan digagas sejak era Presiden Soekarno. Namun, bendungan tersebut baru selesai dibangun di era Presiden Joko Widodo.

"Berarti perencanaan, penganggaran dan memastikan program ini berjalan tidak sesuai dengan perkiraan dan harapan," ungkap dia.

Oleh sebab itu, Tjahjo mengharapkan ada perbaikan dalam hal perencanaan dan cara untuk mengatasi skema pendanaan yang masih konvensional.

"Saya kira secara umum bahwa apapun skema pendanaan pembangunan daerah yang masih konvensional harus selalu kita ubah dengan baik," kata Tjahjo.

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/18/14183651/mendagri-tekankan-pentingnya-perencanaan-pembangunan-daerah

Terkini Lainnya

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke