Sumarsih dan Keyakinannya yang Memudar terhadap Komitmen Jokowi

Ibu dari BR Norma Irmawan, mahasiswa yang menjadi korban peristiwa Semanggi I pada 13 November 1998 itu, menilai, Presiden Jokowi tak lagi memiliki perhatian terhadap perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia (HAM).

"Presiden Jokowi selaku kepala negara dan kepala pemerintahan tidak bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatur di dalam UUD 1945 pasal 28I ayat (4)," ujar Sumarsih, Rabu (12/12/2018).

Sumarsih mengaku keyakinannya terhadap janji Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu semakin pudar.

Salah satu poin dalam sembilan agenda prioritas Nawa Cita, Jokowi berjanji akan memprioritaskan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.

Jokowi juga menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan delapan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Delapan kasus pelanggaran HAM masa lalu dinilai menjadi beban sosial politik.

Kedelapan kasus tersebut adalah kasus kerusuhan Mei 1998, Kasus Trisaksi, Semanggi I, Semanggi II, kasus penghilangan paksa, kasus Talangsari, Tanjung Priuk, dan Tragedi 1965.

Namun, hingga saat ini pemerintah dinilai belum mengambil langkah konkret dan strategis untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut.

Sumarsih menyatakan semakin tidak yakin saat Presiden Jokowi memutuskan untuk mengangkat mantan Panglima ABRI Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Semenjak Bapak Presiden Jokowi mengangkat Menhankam Pangab 1998 Wiranto menjadi Menko Polhukam, keyakinan saya semakin pudar terhadap komitmen Pak Jokowi untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu," kata Sumarsih.

Isu HAM tak jadi perhtian capres

Sebelumnya, pegiat HAM sekaligus mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menilai, isu perlindungan dan pemenuhan HAM tidak akan menjadi perhatian kedua pasangan calon presiden pada Pilpres 2019 mendatang.

Menurut Haris, baik calon presiden nomor 01 Joko Widodo maupun nomor urut 02 Prabowo Subianto sama-sama memiliki catatan yang tidak baik terkait isu HAM.

Situasi ini berbeda dengan masa Pilpres 2014 lalu di mana Jokowi menggunakan isu HAM sebagai materi dalam kampanyenya.

"HAM tidak akan jadi dagangan keduanya. Mereka (Prabowo dan Jokowi) tidak akan menggunakan narasi besar HAM karena keduanya tidak ramah terhadap HAM," ujar Haris dalam sebuah diskusi di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018).

Haris mengatakan, sebagai seorang calon presiden, Jokowi dan Prabowo sama-sama tak memiliki kapasitas soal isu perlindungan serta pemenuhan HAM.

Ia menilai, selama memerintah Presiden Jokowi hanya memunculkan narasi soal HAM, namun tidak pernah melahirkan sebuah kebijakan. Salah satunya mengenai janji penuntasan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu.

Sementara, Prabowo juga memiliki catatan soal kasus HAM. Prabowo diduga kuat terlibat dalam penghilangan paksa 13 aktivis pada 1997-1998, dalam kapasitasnya sebagai Komandan Kopassus.

"Dua pasangan ini enggak punya kapasitas yang cukup terkait perlindungan dan pemenuhan HAM," kata Haris.