Timses Jokowi Sebut Pelaporan ke Bawaslu soal Kampanye Terselubung Tak Berdasar

Ia mengatakan wajar bila Presiden Joko Widodo hadir dalam acara peresmian penggratisan tol Suramadu tersebut. Apa lagi kebijakan tersebut juga diambil oleh Jokowi langsung.

"Itu sih anak-anak yang lagi nyari panggung, cari perhatian. Harus dilihat Pak Jokowi itu Presiden, jadi memungkinkan beliau membuat kebijakan-kebijakan sebagai Presiden yang harus menjalankan pemerintahan. Karena kalau tidak akan stuck, kebijakan tidak akan berjalan," kata Karding di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Ia mengatakan, kehadiran Jokowi di jembatan Suramadu tidak menyalahi aturan karena tak ada unsur kampanye yang dilakukan pada saat itu.

Apa lagi, kata Karding, kebijakan yang diambil sangat membantu masyarakat Madura dan sekitarnya yang kerap melewati jembatan Suramadu.

"Jadi menurut saya banyak hal lain yang dipersoalkan. Sebaiknya teman-teman yang melaporkan membaca pengertian tentang kampanye dan membaca lagi UUD kita supaya enggak buang-buang waktu lah, enggak buang-buang energi," kata Karding lagi.

Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena diduga melakukan kampanye terselubung saat peresmian pembebasan tarif tol Jembatan Suramadu, Sabtu (27/10/2018).

Pelapor diketahui bernama Rubby Cahyady, seorang warga sipil yang tergabung dalam Forum Advokat Rantau.

Rubby menduga, Jokowi, yang mencalonkan diri dalam Pilpres 2019, melakukan kampanye saat bertugas sebagai Presiden.

Hal itu terlihat dari pose satu jari yang ditunjukkan beberapa orang yang berfoto bersama Presiden ketika acara peresmian berlangsung.

Pose tersebut dinilai menunjukkan citra diri Jokowi sebagai capres nomor urut 01.

"Diduga hal tersebut adalah merupakan pelanggaran kampanye, kampanye terselubung yang langsung di Suramadu dan pada masa kampanye, serta diviralkan melalui media massa. Terlebih di saat kesempatan tersebut (warga) memberikan simbol salam satu jari yang merupakan citra diri Pak Jokowi sebagai salah satu calon presiden," kata Rubby di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (30/10/2018).