Sekjen Koalisi Prabowo Datangi KPU Minta Penjelasan 31 Juta Pemilih yang Belum Masuk DPT

Kedatangan mereka ke KPU untuk meminta penjelasan mengenai data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyebut ada 31 juta pemilih yang belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Dari Kementerian Dalam Negeri yang menjelaskan ada 31 juta sekian yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Kami datang untuk melakukan konfirmasi dan meminta penjelasan atas keterangan Kementerian Dalam Negeri tersebut," kata Ahmad Muzani di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/10/2018).

Menurut Tim Prabowo, 31 juta bukan angka yang kecil. Mereka mempertanyakan, apakah jumlah 31 juta pemilih tersebut merupakan data tambahan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sebelumnya telah ditetapkan, atau dari sumber lainnya.

Selain itu, mereka juga mempertanyakan soal bertambahnya jumlah DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilihan). Mereka menemukan, ada pertambahan jumlah DP4 pascapenetapan DPT.

"Apakah memungkinkan DP4 itu diubah angkanya pada saat DPT sudah ditetapkan? Apakah secara hukum memungkinkan adanya angka yang cukup besar buat kami?" ujar Muzani.

Berdasar hasil diskusi, KPU mengaku kesulitan melakukan validasi 31 juta data pemilih. Hal itu dikarenakan ada surat edaran dari Kemendagri yang mengatakan data pemilih tidak boleh sibuka oleh siapapun, dengan alasan kerahasiaan.

"Katanya itu dilarang dibuka dengan alasan kerahasiaan. Kalau aparat resmi enggak bisa dibuka, ada apa?" kata Muzani.

Namun demikian, Muzani mengaku pihaknya tidak akan mendatangi Kemendagri untuk meminta penjelasan, lantaran kewenangan berada di KPU.

Sebelumnya, Komisioner KPU RI Viryan Azis menyebut ada 31 juta pemilih yang berpotensi belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Padahal, mereka sudah melakukan perekaman KTP elektronik.

“Ada potensi 31 juta pemilih sudah melakukan perekaman KTP elektronik, tetapi belum ada di DPT," tutur Viryan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Jumat, (5/10/2018).

Viryan menuturkan, angka tersebut diperoleh berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.