Salin Artikel

Pemerintah Serahkan Slot Orbit 123 BT ke Badan Usaha

Usai rapat, Menko Polhukam Wiranto mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil kebijakan terkait orbit satelit yang penting tersebut bagi Indonesia dan awalnya diserahkan kepada Kementerian Pertahanan itu.

"Tetapi satu dan lain hal, kita harus mengambil kebijakan baru untuk menyerahkan operator itu tidak di Kemhan tetapi di badan usaha lain yang bukan pemerintah," ujarnya kepada wartawan.

Wiranto mengatakan, dengan keputusan itu maka pengelolaan orbit satelit 123 BT nantinya tidak membebani APBN dan pemerintah tidak menanggung residu dari kemungkinan kegagalan program satelit.

Meski begitu, Wiranto mengatakan pemerintah belum memutuskan badan usaha mana yang akan menjadi operator satelit di orbit 123 BT tersebut.

Mantan Panglima ABRi itu mengatakan, pemerintah akan melakukan evaluasi dan verifikasi beberapa badan usaha yang sudah menyatakan tertarik dan bersedia untuk mengambil alih operator orbit tersebut.

"Badan usaha itu tentu ada sumber-sumber pendanaan yang nanti akan di cek ya oleh kepala BKPM, bagaimana kekuatan finansialnya," kata dia.

"Kemudian dari sisi teknis tadi Mennteri Kominfo akan mendalami kemampuan teknis mereka, pengalaman mereka pengelola satelit dan sebagainya," sambung Wiranto.

Di tempat yang sama Menkominfo Rudiantara mengatakan, sudah ada 4 badan usaha yang tertarik menjadi operator satelit di orbit 123 BT. Namun ia enggan mengungkapkan identitas perusahaan tersebut.

Kominfo, kata dia memiliki sejumlah variabel yang digunakan untuk memilih satu badan usaha yang akan menjadi operator di orbit tersebut.

Variabelnya yakni pengalaman mengelola satelit, kemampuan teknis, kemampuan keuangan, komitmen dan alokasi kapasitas satelit yang bisa digunakan oleh pemerintah.

"Di dunia ini hanya ada delapan slot orbit dari dari sekitar 300-an slot orbit L-band, jadi orang bisa nelepon langsung ke satelit hanya ada delapan di dunia dan salah satunya ya orbit123 BT ini," kata dia

Sebelumnya, orbit 123 BT ditempati oleh Satelit Garuda-1. Namun pada 2015 lalu satelit tersebut keluar dari orbit tersebut setelah mengorbit selama 15 tahun.

Dengan begitu slot orbit 123 BT menjadi kosong. Tak ingin slot orbit itu diambil alih negara lain, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan lantas mengikat kontrak dengan Avianti Communications mengisi slot tersebut.

Akhirnya Avianti menempatkan satelit Artemis pada orbit 123 BT pada November 2016.

Namun pada Agustus 2017 muncul masalah, Kemhan tidak bisa membayar penuh Avianti sesuai kontrak.

Akhinya perkara itu sampai ke pengadilan arbitrase dan Kemenhan dinyatakan harus membayar 20 juta dollar AS kepada Avianti.

https://nasional.kompas.com/read/2018/10/16/19270261/pemerintah-serahkan-slot-orbit-123-bt-ke-badan-usaha

Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke