Mensos Minta Bupati Donggala dan Walikota Palu Terbitkan SK Tanggap Darurat untuk Penanganan Bantuan

Hal itu dilakukan guna menyalurkan bantuan berupa ratusan beras dari Kementerian Sosial RI untuk penanganan tanggap bencana di wilayah Donggala dan Palu.

“Segera keluarga SK tanggap darurat sehinga kementerian atau lembaga bisa membantu penanganan bencana di sana,” kata Agus dalam jumpa pers di Kantor Kemensos, Jakarta Selatan, yang dikutip dari Kompas TV, Sabtu (29/9/2018) dini hari.

Dengan SK Tanggal Darurat tersebut, kata Agung, Bupati Donggala dan Walikota Pali bisa mengeluarkan dan mengambil 100 ton stok beras di Kemensos untuk dibagikan ke warganya.

"Dengan terbitnya SK tanggap darurat, bupati, dan Wali Kota bisa mengambil 100 ton stok beras di gudang Bulog yang dimiliki Kemensos," kata Agus.

Agung menuturkan, bila jumlah stok beras dari Kemensos yang dibagikan ke korban gempa sebanyak 100 ton masih belum cukup, kepala daerah bisa meminta 200 ton beras dari Kemensos.

“Untuk bisa didistribusikan ke warganya kalau kurang maka gubernur Sulawesi Tenggara bisa mengambil 200 ton beras yang dimiliki Kemensos untuk dibagikan ke warga,” kata Agung.

“Kalau dianggap masih kurang akan ada diskresi untuk menambah bantuan lebih dari 200 ton,” sambung Agung.

Agung mengatakan, pihaknya masih mengkonsolidasikan persiapan pengiriman bantuan sekitar 3000 sembako untuk diberikan ke warga Palu dan Donggala.

"Apapun kondisi di sana, kami siap melaksanakan tugas kami," ujar Agus.

Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Donggala, Sulawesi Tengah pada Jumat (28/9/2018) petang, juga menyebabkan tsunami.

Menurut data BMKG, tsunami itu terjadi setidaknya di tiga wilayah, yaitu Palu, Donggala, dan Mamuju.