Cerita Agus Gumiwang Sebelum Dilantik sebagai Menteri Sosial

Agus dilantik sebagai Menteri Sosial menggantikan Idrus Marham yang mengundurkan diri terkait statusnya sebagai tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Agus mengaku baru dihubungi oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sekitar pukul 11.30 WIB untuk bersiap-siap mengenakan jas dan dasi.

Setelah itu Agus diminta untuk datang ke kantor Airlangga.

"Kronologinya, hari ini jam 11.30 saya ditelepon oleh Pak Ketua Umum, ketika saya sedang siap-siap untuk Jumatan. Beliau mengatakan bahwa saya diminta untuk siap-siap pakai jas dan pakai peci, diminta datang ke kantor beliau," ujar Agus di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (24/8/2018).

Setelah tiba di kantor Airlangga, Agus diberitahu bahwa dirinya akan dilantik sebagai Menteri Sosial.

Kemudian sekitar pukul 13.15 WIB, pihak protokoler Istana memberitahukan terkait pelantikan tersebut.

"Jadi saya tiba di kantor beliau sekitar jam 13.00. Kemudian memang dari pihak protokol Istana juga sudah mengabarkan saya sekitar jam 13.15 WIB," ungkap Agus.

Sementara itu, kata Agus, dirinya masih menunggu kabar dari Idrus terkait prosesi serah terima jabatan Menteri Sosial.

Agus berharap prosesi sertijab dapat dilakukan malam ini sehingga ia dapat segera menyiapkan agenda dalam menjalankan tugasnya sebagai pembantu Presiden.

Nyatanya, prosesi pelantikan dilantikan pukul  pukul 15.20 WIB di Istana Negara, Jakarta, dipimpin langsung Presiden Joko Widodo.

Prosesi pelantikan Agus diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Presiden Nomor 148p Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Sosial dalam Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Cecep Sutiawan.

Setelah itu, Agus mengucapkan sumpah jabatan dipimpin langsung Presiden Jokowi. Sepanjang pengucapan sumpah jabatan itu, Agus didampingi rohaniwan yang menumpangkan Al Quran di atas kepala Agus.

Keputusan Presiden itu mulai berlaku sejak saat pelantikan dan ditetapkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Agustus 2018.