Jokowi Dianggap Berutang Tuntaskan Masalah GKI Yasmin-HKBP Filadelfia

Juru bicara GKI Yasmin Bona Sigalingging mengatakan, utang tersebut adalah membuka GKI Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia Bekasi.

"Jadi ini memang adalah sebuah utang dari masa Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) yang kemudian, sebenarnya kami berharap Pak Jokowi bisa menuntaskan selama beliau masih punya waktu sekarang," kata Bona di seberang Istana Merdeka di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (19/8/2018).

"Harapan kami sebenarnya di term pertama Presiden Pak Jokowi, gereja kami bisa dibuka, tapi ternyata hampir di ujung pemerintahan Jokowi belum juga," ujar dia.

Bona menjelaskan bahwa kedua gereja sebenarnya telah mengantongi keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung (MA) sejak 2011.

Melalui putusan tersebut, para jemaat dikatakan dapat membangun dan menggunakan gereja mereka untuk beribadat.

Namun, putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh Wali Kota Bogor dan Bupati Bekasi. Di sinilah, menurut Bona, Jokowi seharusnya menggunakan wewenangnya untuk menegakkan putusan MA tersebut di tingkat daerah.

"MA dan lembaga kepresidenan itu setingkat sehingga peran presiden di situ diharapkan agar memastikan putusan MA itu dilaksanakan oleh kepala-kepala daerah dalam hal ini Wali Kota Bogor dan Bupati Bekasi," ujar Bona.

"Supaya mereka (kepala daerah) paham bahwa dalam RI, mereka harus patuh pada putusan MA yang merupakan institusi pengadilan tertinggi di RI," kata dia.

Aspirasi tersebut mereka salurkan dalam ibadah yang dilakukan tiap dua minggu sekali di halaman seberang Istana Merdeka. Halaman tersebut telah menjadi tempat ibadah mereka sejak tahun 2012.

Melalui kasusnya tersebut, ia juga berharap Jokowi dapat bercermin terkait kasus diskriminasi yang masih marak terjadi dan serius menegakkan keadilan berkeyakinan bagi seluruh warganya.

"Kami berharap Pak Jokowi yang akan running lagi sebagai capres, bisa membawa kebebasan, kemerdekaan, beribadah, berkeyakinan bagi semua WNI apa pun agama dan kepercayaannya," kata Bona.

"Karena melalui kasus GKI Yasmin, dan HKBP Filadelfia, kita melihat bahwa ternyata diskriminasi itu masih ada dan ini harus dihentikan, kita berharap Pak Jokowi mampu," tuturnya.