Salin Artikel

Jokowi Pertimbangkan Tiga Nama Calon Ketua Tim Kampanye

Ketiganya, kata pria yang akrab disapa Romi itu, akan dipanggil oleh Jokowi usai upacara pembukaan Asian Games dan rangkaian kegiatan kenegaraan peringatan HUT RI selesai.

"Saya sudah berbicara dengan Pak Jokowi beberapa hari yang lalu. Beliau masih mempertimbangkan tiga nama," kata Romi saat ditemui di Gedung Joeang, Jakarta Pusat, Minggu (19/8/2018).

Menurut Romi, ketiga calon ketua pernah menduduki sektor publik dengan jabatan yang cukup tinggi. Ketiganya juga terbilang punya rekam jejak yang bagus dalam pengelolaan komunikasi dengan berbagai kalangan, baik di sektor ekonomi, hukum, maupun keormasan.

Selain itu, lanjut Romi, ketiganya merupakan tokoh senior dengan usia yang cukup matang, di atas 60 tahun.

"Saya sebut sebagai senior citizen sehingga mereka memiliki cukup wibawa untuk memimpin tim kampanye nasional," ujar Romi.

Romi yakin, siapa pun nanti yang akan dipilih sebagai ketua TKN, akan menguatkan dukungan masyarakat terhadap pasangan Jokowi-Maruf.

Meski demikian, Romi belum mau membocorkan tiga nama yang sedang dipertimbangkan Jokowi ini.

"Insya Allah akan semakin menguatkan dukungan masyarakat bahwa Pak Jokowi memang didukung dibantu oleh warga negara-warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman sektor publik yang luas," tegas Romi.

Sebelumnya, beredar tiga nama yang diprediksi sebagai calon Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf. Ketiganya yakni, mantan Wakil Ketua PBNU As'ad Ali, Mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan Mantan Menko Perekonomian Chaerul Tanjung.

https://nasional.kompas.com/read/2018/08/19/16291301/jokowi-pertimbangkan-tiga-nama-calon-ketua-tim-kampanye

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Wapres: Testing-Tracing Kita Lakukan Lebih Cepat

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Wapres: Testing-Tracing Kita Lakukan Lebih Cepat

Nasional
Polri Periksa 38 Saksi Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi

Polri Periksa 38 Saksi Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi

Nasional
Jerat Korupsi Miliaran Pejabat Ditjen Pajak, Aliran Uang sampai Pramugari Siwi Widi

Jerat Korupsi Miliaran Pejabat Ditjen Pajak, Aliran Uang sampai Pramugari Siwi Widi

Nasional
KPK Tak Lagi Gunakan Istilah OTT, MAKI: Yang Penting Tangkap 'Kakap' Bukan 'Teri'

KPK Tak Lagi Gunakan Istilah OTT, MAKI: Yang Penting Tangkap "Kakap" Bukan "Teri"

Nasional
Nadiem dan Menteri Pendidikan Singapura Sepakat Tingkatkan Kerja Sama di bidang Pendidikan

Nadiem dan Menteri Pendidikan Singapura Sepakat Tingkatkan Kerja Sama di bidang Pendidikan

Nasional
Wapres: Masyarakat Harus Nikmati Buah Perkembangan Ekonomi Digital

Wapres: Masyarakat Harus Nikmati Buah Perkembangan Ekonomi Digital

Nasional
Ketika Mahfud MD Sampaikan Kesulitan Pembuktian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Ketika Mahfud MD Sampaikan Kesulitan Pembuktian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
2 KRI Dijual, Prabowo: Kita Akan Punya 50 Kapal Perang pada 2024

2 KRI Dijual, Prabowo: Kita Akan Punya 50 Kapal Perang pada 2024

Nasional
Resmi Diluncurkan, Aplikasi M-Paspor Kini Bisa Digunakan di Seluruh Indonesia

Resmi Diluncurkan, Aplikasi M-Paspor Kini Bisa Digunakan di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Ganti Istilah OTT, Anggota DPR: Kinerjanya Dibuktikan

KPK Ganti Istilah OTT, Anggota DPR: Kinerjanya Dibuktikan

Nasional
KPK Tak Lagi Pakai Istilah OTT tapi Tangkap Tangan, Ini Alasannya...

KPK Tak Lagi Pakai Istilah OTT tapi Tangkap Tangan, Ini Alasannya...

Nasional
Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Nasional
Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Nasional
Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Nasional
Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.