Salin Artikel

Elite Demokrat Tak Tahu Ada Perintah Partai agar Andi Arief Bicara Mahar Rp 500 M

Mahar itu, kata dia, dijanjikan agar PAN dan PKS mau menerima Sandiaga sebagai calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto.

Elite Demokrat tidak membenarkan dan juga tidak membantah pernyataan mantan staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengaku tidak tahu apakah memang ada perintah partai untuk bicara soal dugaan mahar politik tersebut.

"Saya enggak tahu, enggak pernah dengar itu. Yang jelas saya tidak pernah tahu dia diperintah secara resmi," kata Amir kepada Kompas.com, Selasa (14/8/2018).

Kendati demikian, saat ditanya apakah artinya pernyataan Andi Arief tersebut tidak benar, Amir juga tidak berani memastikan.

"Ya pokoknya kalau dikatakan diperintah oleh partai, saya tidak tahu," ucap Amir.

Yang jelas, kata Amir, Partai Demokrat saat ini sudah memutuskan mengusung Prabowo-Sandiaga dan berkoalisi dengan Gerindra, PAN dan PKS.

Ia meminta Andi Arief dan semua pihak untuk tidak memanaskan situasi. Apalagi, Agus Harimurti Yudhoyono yang semula digadang-gadang sebagai calon wakil presiden bagi Prabowo juga sudah menerima situasi yang ada.

"Tidak perlu menggulirkan hal-hal yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam koalisi," ujarnya.

Saat ditanya apakah akan ada sanksi bagi Andi Arief yang terus menggulirkan isu mahar Rp 500 M, Amir juga tidak menjawab dengan tegas.

"Saya kira pada saatnya, seandainya itu dilakukan tidak perlu dipublikasikan keluar. Itu masalah internal kami," kata Amir yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo juga menyampaikan hal yang sama. Ia tidak membantah dan membenarkan pernyataan Andi.

Roy mengaku tidak tahu apakah ada instruksi partai agar Andi Arief mengungkap dugaan mahar Rp 500 M.

"Setahu saya, tidak ada perintah seperti itu," kata Roy.

Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan belum menjawab panggilan telpon dari Kompas.com. Pesan yang dikirim Kompas.com juga belum dibalas.

https://nasional.kompas.com/read/2018/08/14/11301461/elite-demokrat-tak-tahu-ada-perintah-partai-agar-andi-arief-bicara-mahar-rp

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke