Presiden Beri 5 Arahan Usai Temui Pengungsi Gempa Lombok

Arahan ini disampaikan dalam rapat terbatas usai bertemu dengan warga pengungsi yang berada di lapangan Kantor Bupati Lombok Utara, Senin (13/08/2018) malam. 

Usai meninjau kondisi di Lombok Utara yang porak poranda oleh gempa berkekuatan magnitudo 7, Presiden menggelar Rapat Terbatas bersama jajaran terkait. 

Rapat terbatas tersebut digelar di halaman RSUD Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara.

Sejumlah arahan disampaikan Presiden dalam Rapat Terbatas tersebut agar penanganan pascagempa dapat berjalan dengan baik dan segera memulihkan perekonomian wilayah setempat. 

“Pertama, pastikan betul jumlah rumah rusak berat maupun rusak sedang dan rusak ringan,” ujar Jokowi dikutip dari Kominfo.go.id.

Data-data terkait kerusakan rumah milik warga saat ini amat dibutuhkan untuk memudahkan pemerintah pusat mendistribusikan bantuan yang akan diberikan kepada tiap kepala keluarga. 

Bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat, pemerintah telah menetapkan akan memberikan bantuan sebesar Rp 50 juta.

Kedua, Presiden Jokowi memerintahkan agar bantuan bagi warga yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan berat untuk dapat diserahkan mulai besok. Ia menargetkan sebanyak 1.000 kepala keluarga telah mendapatkan bantuan Selasa (14/8/2018) ini.

“Kemudian setelah itu penyerahan bantuan untuk perbaikan rumah lainnya segera dilaksanakan terus,” ucapnya.

Selain itu, Presiden meminta aktivitas perekonomian di daerah terdampak gempa dapat sesegera mungkin dipulihkan. Oleh karena itu, dalam instruksinya yang ketiga, Kepala Negara meminta jajarannya untuk turut memprioritaskan perbaikan fasilitas-fasilitas penunjang perekonomian.

“Untuk fasilitas-fasilitas umum yang berkaitan dengan ekonomi misalnya pasar agar ini didahulukan. Terutama pasar-pasar yang rusaknya ringan agar segera diperbaiki dan masyarakat didorong untuk beraktivitas ekonomi kembali,” tuturnya.

Keempat, Presiden menyadari bahwa di daerah yang sama gempa pernah beberapa kali melanda sejak tahun 1979. Dengan kata lain, wilayah Lombok merupakan kawasan rawan bencana gempa bumi.

Oleh sebab itu, Presiden ingin agar warga setempat diberikan edukasi mengenai pembangunan rumah yang tahan gempa untuk meminimalkan kerusakan yang terjadi jika bencana tersebut kembali melanda di kemudian hari.

“Harus kita mulai sejak saat ini pembangunan rumah harus dengan konstruksi RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat). Konstruksi RISHA ini nanti akan dikawal oleh Kementerian PU sehingga betul-betul rumah yang ada sebanyak yang tadi sudah disebutkan betul-betul rumah yang tahan gempa,” kata Presiden.

Terakhir, Kepala Negara juga menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk turut membenahi fasilitas-fasilitas pendidikan dan kesehatan yang rusak maupun hancur karena gempa.

“Jangan sampai terlalu lama tidak disentuh sehingga anak-anak kita nanti tidak bisa belajar dan kegiatan belajar mengajar di sekolah juga kita harapkan bisa pulih kembali,” ujarnya.

Rapat terbatas yang diadakan di sekitar tenda pengungsian tersebut dihadiri oleh di antaranya Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Lalu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsekal Madya M. Syaugi, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei.