Demokrat Persilakan PAN dan PKS Tuntut Andi Arief ke Ranah Hukum

Hal itu disampaikan Hinca menanggapi tweet Andi soal penerimaan mahar politik yang dinilai PAN dan PKS sebagai tudingan tak berdasar.

"Clear, itu kan hak, kalau soal hukum itu kan hak," kata Hinca di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Saat ditanya apakah tweet itu merupakan pernyataan pribadi atau mewakili partai, Hinca tak secara tegas menjawab.

Hinca mengatakan, bagaimanapun juga pernyataan itu berasal dari Andi yang merupakan wakil sekjen Partai Demokrat.

Namun, ia membantah pernyataan itu mewakili Partai Demokrat secara institusi. Ia mengatakan, pernyataan itu merupakan bentuk kekecewaan kader Partai Demokrat.

"Saya tidak bilang kalau itu sikap partai, saya hanya bilang dia itu wasekjen. Semua kader di mana pun kan boleh bicara," kata dia.

Sebelumnya, Andi Arief mengungkapkan bahwa koalisi yang dibangun partainya bersama Partai Gerindra sempat terancam batal.

Menurut Andi Arief, ada perubahan sikap dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang menyebabkan rencana koalisi terancam batal. Bahkan, Andi Arief menuding Prabowo berubah sikap karena persoalan materi.

"Di luar dugaan kami ternyata Prabowo mementingkan uang ketimbang jalan perjuangan yang benar," kata Andi Arief saat dihubungi Kompas.com melalui pesan singkat, Rabu (8/8/2018) malam.

Adapun persoalan materi yang disebut Andi Arief adalah terkait pemilihan cawapres Prabowo yang ditentukan berdasarkan pertimbangan materi.

Namun, hingga saat ini, belum ada penjelasan dari Partai Gerindra terkait tuduhan itu.

Andi Arief menyayangkan sikap Prabowo itu. Padahal, kata dia, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut datang ke kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa (7/8/2018) malam untuk melanjutkan pembicaraan terkait koalisi pada Pilpres 2019.

"Baru tadi malam Prabowo datang dengan semangat perjuangan. Hanya hitungan jam dia berubah sikap karena uang," ujar Andi.