Buka Opsi Abstain, PKS Dinilai Sedang Naikkan Posisi Tawar

Opsi tersebut akan dilakukan PKS jika kadernya tidak terpilih menjadi calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Itu (abstain) kan usaha, kalau dalam politik itu yang disebut bargain, tarik ulur, tawaran-tawaran yang sedang terjadi," ujar Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP UI Aditya Perdana, saat dihubungi oleh Kompas.com, Kamis (2/8/2018).

Adit mengatakan bahwa trik tersebut dilakukan PKS dengan tujuan menarik simpati masyarakat.

"Mungkin ada pembicaraan tertentu di internal koalisi Pak Prabowo, tapi ketika mereka menyampaikan kepada publik, (tujuannya) agar (menciptakan) tekanan dari publik," katanya.

"(Tekanan) bahwa seharusnya (cawapres dari kader PKS) diterima karena calonnya PKS itu mumpuni, punya kapasitas, dan sebagainya," ucap Adit.

Menurut dia, partai politik yang abstain dalam pilpres akan rugi karena tidak dapat bergabung dalam koalisi pemerintahan nantinya. Oleh sebab itu, Adit yakin bahwa PKS akan memperhitungkan dengan matang, jika nantinya mengambil opsi tersebut.

"Itu (abstain) agak rugi kalau menurut saya, dan saya yakin perhitungan dan pengalaman yang dilakukan oleh partai lain menjadi pertimbangan PKS," kata dia.

Sebelumnya, PKS masih berpegang teguh pada sembilan nama kadernya yang diajukan sebagai cawapres kepada Prabowo. Nama-nama tersebut merupakan hasil keputusan keputusan Majelis Syuro PKS.

Sembilan kader PKS tersebut yaitu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Kemudian, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufrie, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.