Salin Artikel

PKB Kritik Koalisi Pendukung Jokowi yang Tak Transparan Bahas Cawapres

Salah satunya mengenai penentuan siapa yang akan menjadi calon wakil presiden pendamping Jokowi pada pemilihan presiden 2019 mendatang.

"Yang kami (PKB) inginkan, forum koalisi itu betul-betul menjadi forum terbuka. Ini saya berikan garis bawah. Mempertimbangkan semua calon (wapres), menghitung untung ruginya, agendanya mau ke mana," ujar Faisol saat dijumpai di bilangan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/7/2018).

"Silakan PDI-P mau mengajukan siapa, siapa mengajukan siapa, PPP mengajukan siapa, Nasdem mengajukan siapa, Golkar siapa, PKB siapa. Lalu kita diskusikan, kita bedah betul bersama-sama," lanjut dia.

Dengan demikian, tercipta kesetaraan di antara sesama partai politik pendukung Jokowi.

Faisol memastikan bahwa partainya akan menghormati setiap keputusan yang diambil. Sekali lagi, asalkan penggodokan cawapres dilaksanakan secara transparan, bukan tertutup seperti yang sekarang terjadi.

"Ya kita harus bersaing secara terbuka dan sehat di antara partai-partai. Kami akan mengakui seandainya ada calon yang lebih baik dengan agenda yang jelas, dengan komitmen dan integritas pribadi yang hebat, oh kita otomatis (ikut mendukung), memang ada yang lebih baik cawapres kami," ujar Faisol.

Meski demikian, Faisol memastikan saat ini PKB masih mendukung Jokowi pada Pilpres 2019 yang akan datang.

Diketahui telah ada delapan partai politik yang mendeklarasikan mendukung Jokowi pada Pilpres 2019, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP, PKPI, PSI dan Perindo. Adapun, PKB belum pernah menyatakan secara lugas bahwa mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019.


https://nasional.kompas.com/read/2018/07/12/19492871/pkb-kritik-koalisi-pendukung-jokowi-yang-tak-transparan-bahas-cawapres

Terkini Lainnya

DPR Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Berstatus WNI

DPR Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Berstatus WNI

Nasional
Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Dinilai Kurang Inklusif Ketimbang Tim Transisi Era Jokowi

Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Dinilai Kurang Inklusif Ketimbang Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

Nasional
Hari Ini, Polri Ekstradisi Buronan Paling Dicari di Thailand Chaowalit Thongduan

Hari Ini, Polri Ekstradisi Buronan Paling Dicari di Thailand Chaowalit Thongduan

Nasional
Jokowi Ungkap Biaya Pembangunan Kereta Cepat Lebih Murah Dibanding MRT

Jokowi Ungkap Biaya Pembangunan Kereta Cepat Lebih Murah Dibanding MRT

Nasional
Tantang Kepala Daerah, Jokowi: Tunjuk Jari Siapa yang Sanggup Bangun MRT dengan APBD?

Tantang Kepala Daerah, Jokowi: Tunjuk Jari Siapa yang Sanggup Bangun MRT dengan APBD?

Nasional
Kata Gerindra soal Pelibatan Partai Koalisi di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

Kata Gerindra soal Pelibatan Partai Koalisi di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

Nasional
Puji Penghijauan di Balikpapan dan Surabaya, Jokowi: Kota Lain Saya Tunggu ...

Puji Penghijauan di Balikpapan dan Surabaya, Jokowi: Kota Lain Saya Tunggu ...

Nasional
Kemenaker Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Eropa

Kemenaker Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Eropa

Nasional
Soal Polemik Tapera, Fahira Idris Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat

Soal Polemik Tapera, Fahira Idris Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat

Nasional
Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

Nasional
PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

Nasional
Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Nasional
Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas, dan Perempuan

Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas, dan Perempuan

Nasional
Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi Rp 6,6 M

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi Rp 6,6 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke