Salin Artikel

ICMI Minta Umat Beragama Tak Terbelah akibat Perbedaan Saat Pilpres

Ia mencontohkan, label "koalisi umat" yang pernah bergaung beberapa silam merupakan contoh sikap berpolitik yang tak elok.

"Saya rasa semua umat jangan dipisah-pisah begitu, jangan diadu antara umat dan nasional. Kalaupun ada tiga (jenis koalisi) ya tiga-tiganya umat, jangan dipecah begitu," kata Jimly di kantor ICMI, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Menurut Jimly, umat beragama, khususnya umat Islam tak perlu dikelompokkan hanya untuk kepentingan politik.

Jimly menegaskan, umat Islam di Indonesia juga sangat beragam. Dengan demikian, Jimly berharap segala perbedaan sikap dihormati.

"Umat Islam pun tidak perlu mengategorikan dirinya sebagai mewakili seluruh (umat beragama lain). Karena umat Islam ini beraneka ragam," ujarnya.

Jimly juga menyoroti polemik atas sikap Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) yang menyatakan dukungannya untuk Presiden Joko Widodo.

Ia menegaskan, klaim kandidat didukung para tokoh agama, sementara kandidat lainnya tidak didukung tokoh agama harus dikesampingkan.

Jimly berharap seluruh elite politik yang terlibat dalam Pilpres 2019 tak bermain-main dengan sentimen suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

"Yang mendukung Pak Jokowi juga kan ulama, jadi jangan sampai dianggap yang mendukung ulama itu yang mendukung ganti presiden semua, tidak. Itu kan klaim saja," kata Jimly.

Oleh karena itu, kata dia, masyarakat harus jernih dalam melihat dinamika politik pada Pilpres 2019 nanti. Ia kembali meminta agar para elite politik tak memancing provokasi di kalangan masyarakat.

"Ini masih dinamikanya masih belum jelas, jadi jangan umat dipecah belah, ulama jangan dipersepsi mendukung A, mendukung B," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/07/11/20521541/icmi-minta-umat-beragama-tak-terbelah-akibat-perbedaan-saat-pilpres

Terkini Lainnya

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke