Perjuangkan Perdamaian Palestina-Israel, Ini yang Dilakukan Indonesia di DK PBB

Pertama, mendorong agar pembicaraan perdamaian muncul kembali di PBB.

"Kita melihat negosiasi dalam rangka perdamaian sudah cukup lama terhenti. Kita akan coba mencari jalan untuk mendorong dimulainya pembicaraan perdamaian ini," kata Menlu Retno di Ruang Teratai, Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/6/2018).

"Tentunya ini tidak hanya dilakukan oleh Indonesia saja sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB, tapi ya dengan anggota lainnya," lanjut dia.

Kedua, dalam pembahasan bersama tersebut, Indonesia akan mendorong PBB melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB yang selama ini dikeluarkan.

Pasalnya, Menlu Retno mengatakan, selama ini PBB sudah banyak mengeluarkan resolusi mengenai perdamaian antara Israel dengan Palestina, namun implementasinya kurang optimal dijalankan.

"Jadi, kalau melihat elemen dari resolusi yang sudah cukup kaya, sehingga kita berharap agar resolusi itu bisa diimplementasikan," ujar Retno.

ajelis Umum PBB pada Jumat (8/6/2018) lalu, telah memilih lima negara sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan mulai 1 Januari 2019. Kelima negara terpilih tersebut yakni Indonesia, Jerman, Belgia, Afrika Selatan dan Republik Dominika.

Kelima negara tersebut akan menempati posisi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan untuk masa jabatan selama dua tahun hingga akhir 2020 mendatang.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa perjuangan bangsa Palestina dalam meraih kemerdekaan merupakan agenda prioritas yang akan didorong Indonesia sebagai salah satu Anggota Tidak Tetap DK PBB.

"Secara khusus saya berpesan kepada Menteri Luar Negeri kita untuk memberikan prioritas kepada isu Palestina. Isu Palestina akan menjadi prioritas bagi Indonesia," ujar Jokowi di Ruang Teratai, Istana Presiden Bogor, Selasa.

Selain itu, secara umum Indonesia juga akan memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas dunia dengan memperkuat budaya penyelesaian konflik dengan musyawarah dan mufakat.

"Kita ingin mensinergikan upaya penciptaan perdamaian dengan pencapaian agenda pembangunan di 2030," ujar Jokowi.

"Kemudian kita ingin memperkuat sinergi antara organisasi kawasan dengan Dewan Keamanan PBB," lanjut dia.

Indonesia pun mendorong pembahasan penanganan komprehansif terhadap kejahatan lintas batas, salah satunya termasuk terorisme.