Jadi DK PBB, Indonesia Diharapkan Maksimalkan Diplomasi Kelautan

Andreas menyatakan, hal itu penting lantaran Indonesia memiliki visi untuk menjadi negara poros maritim di dunia.

"Satu agenda pemerintahan Jokowi yang sampai saat ini belum terlihat kemajuan yang berarti adalah menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia," kata Andreas melalui keterangan tertulis, Minggu (10/6/2018).

"Dengan keanggotaan Indonesia di DK (Dewan Keamanan) PBB ini setidaknya menaikan posisi tawar Indonesia untuk memaksimalkan diplomasi kelautan," lanjut dia.

Ia menambahkan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia perlu memberikan perhatikan khusus pada aspek kelautan, khususnya keamanan laut.

Hal tersebut diperlukan untuk mengawal potensi sumber daya maritim demi kemajuan Indonesia dan kawasan Asia Pasifik.

Ia mengapresiasi Kementerian Luar Negeri yang telah melobi negara-negara anggota PBB sehingga Indonesia meraih 140 suara dan mengalahkan Maladewa dengan perolehan 40 suara dalam pemilihan.

Andreas berharap, Indonesia nantinya juga aktif mempelopori kerja sama di bidang antiterorisme, pemberantasan kejahatan luar biasa, dan pembangunan di kawasan Asia Pasifik.

"Keanggotaan Indonesia di DK PBB ini seharusnya menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk terlibat lebih aktif, sebagai implementasi dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif," lanjut dia.

Terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB diumumkan oleh Presiden Majelis Umum PBB Miroslav Lacjak di New York, Amerika Serikat.

Indonesia pernah tiga kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB, yakni periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Dalam periode 2019-2020 Indonesia akan memulai tugasnya pada Januari mendatang. Selain Indonesia, pada periode pemilihan dan keanggotaan ini terpilih juga Belgia, Republik Dominika, Jerman, dan Afrika Selatan.